TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI akan menelusuri dugaan 300 mahasiswa Indonesia yang mengalami kerja paksa di Taiwan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

"Ya mungkin nanti kita akan cek dulu ya datanya bagaimana mereka bekerja," ujar Fadli.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gerindra itu enggan mengomentari mendalam soal dugaan kerja paksa tersebut karena belum mendapatkan informasi yang pasti.

Namun, dirinya tak mempermasalahkan selama mahasiswa itu bekerja dan dikontrak secara profesional.

"Kalau mereka bekerja di-hire secara profesional ya saya kira tidak ada masalah. Mahasiswa bekerja di luar negeri kan biasa untuk pendapatan mereka," jelasnya.

Baca: Fahri: KPU Harus Bersikap Netral

"Jadi prinsipnya kalau mereka bekerja lalu mendapatkan penerimaan yang bagus saya kira bagus kan. Tapi enggak tahu nanti kita cek dulu," tutur Fadli.

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan sedikitnya 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Taiwan.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum (PWNI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, Kemlu telah memperoleh laporan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, perihal adanya pengaduan sejumlah mahasiswa Indonesia terkait dengan skema kuliah-magang yang berlangsung mulai 2017.

"Menanggapi pengaduan tersebut, KDEI Taipei telah berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh klarifikasi," ujar Iqbal saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/1/2019).

Ia mengatakan, dari hasil pendalaman awal yang dilakukan oleh KDEI Taipei, situasi yang dihadapi mahasiswa peserta skema kuliah-magang di Taiwan berbeda-beda di 8 perguruan tinggi yang menerima mereka.

"Karena itu, KDEI Taipei akan melakukan pendalaman lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh," kata dia.

Sementara itu, Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia membantah tuduhan adanya kerja paksa pada sekitar 300 mahasiswa peserta program Kuliah-Magang di Taiwan.

Representative TETO in Indonesia, John C.Chen, saat konferensi pers terbuka mengatakan, tuduhan kerja paksa, pemberian makanan non-halal pada pekerja, sampai kelebihan jam kerja, merupakan hoax atau berita bohong.

"Pertama, yang lagi-lagi yang perlu ditekankan berita hoax dipaksa makan B2 (Babi) itu sama sekali tidak benar, diprotes keras," kata John, di Kantor TETO, kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Jumat (4/12/2018).

Selain itu, tidak ada jam kerja yang berlebihan seperti yang diberitakan.