Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019, Senin (7/1/2019).

Rapat yang diagendakan dimulai pukul 10.00 WIB molor sekira satu jam.

Bel tanda rapat paripurna dimulai berdering sekira pukul 11.00 WIB.

Pantauan Tribunnews.com dari Balkon Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, mayoritas kursi anggota dewan kosong ketika Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan sidang membuka rapat tersebut.

Baca: Anies Baswedan Siap Kembali Penuhi Panggilan Bawaslu Jika Dibutuhkan

Berdasarkan daftar hadir, sebanyak 250 dari 560 anggota DPR hadir dalam rapat tersebut, sementara 48 anggota mengajukan izin.

Setelah Fadli Zon membuka rapat, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan pidato pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.

Dalam awal pidatonya, Bamsoet, panggilan akrabnya merasa senang karena hampir semua kursi terisi saat paripurna.

Baca: Tanggapi Isu Ahok yang Bakal Merapat ke PDIP, PKS: PDI Perjuangan Itu Rumah Ahok

"Hari ini hati saya berbunga-bunga. Bukan apa-apa, karena saya lihat hampir seluruh kursi terisi," kata Bamsoet yang kemudian disambut riuh tepuk tangan anggota Dewan yang hadir.

Kemudian Bamsoet juga menjawab kritik sejumlah pihak terkait banyaknya anggota DPR yang sering tidak hadir dalam Rapat Paripurna.

Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan pada tahun politik seperti saat ini, para anggota dewan yang mencalonkan kembali juga disibukan dengan perjuangan di daerah pemilihannnya masing-masing.

Dirinya pun menegaskan, barisan kursi kosong saat Rapat Paripurna bukan berarti anggota DPR membolos.

"Setiap paripurna kursi-kursi yang selama ini dikritik karena tidak terisi, walapaun kita tahu kalau kosong itu bukan berarti kami bolos, tapi kami juga bekerja di dapil kita masing-masing," ucap Bamsoet.

Baca: Andi Arief Puji Kesetiaan Jane Shalimar Dampingi Vanessa Angel yang Terseret Kasus Prostitusi Online

Untuk diketahui, pada Masa Persidangan III, DPR menargetkan lima rancangan undang-undangndapat disahkan menjadi undang-undang.