TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menyakini dugaan kerja paksa dialami oleh mahasiswa asal Indonesia yang menjadi peserta Program Kuliah-Magang di Taiwan.

Ia mengatakan, ada perbedaan kultur budaya yang terjadi saat proses magang industri diterapkan.

"Saya yakin itu bukan kerja paksa, itu mungkin kerja keras. Kita butuh orang yang mempunyai budaya kerja keras. Kenapa Taiwan, China, maju, karena kerja keras. Kalau mereka pergi kerja dan harus menglem, membungkus 30ribu, itu kan kerja keras," ujar JK, saat ditemui di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Menurut pengusaha asal Sulawesi Selatan ini, kepesertaan mahasiwa Tanah Air dalam program tersebut diharapkan, selain menyerap ilmu dan teknologi, juga dapat mengembangkan diri dalam perilaku.

"Itu perlu (kerja keras). Di samping belajar teknologi, perlu prilaku. Tapi saya yakin, mereka itu kerja keras, bukan kerja paksa bahwa mereka itu bekerja 8 jam, itu kan biasa," jelas JK.

"Saya katakan tadi budaya kerja keras tadi ini harus melekat dijiwa masing-masing pekerja. Kalau anda tidak bekerja keras, tidak mau nungguin berjam-jam cepat bosan, gimana cepat maju negeri ini," sambung dia.

Baca: BPN Prabowo-Sandi Bantah Ingin Mendelegitimasi KPU

Sebelumnya, mencuatnya dugaan kerja paksa yang dialami sekitar 300 mahasiswa peserta kuliah magang di Taiwan, beberapa waktu lalu.

Namun Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia membantah tuduhan atas pemberitaan tersebut.

Representative TETO in Indonesia, John C.Chen, saat konferensi pers terbuka mengatakan, tuduhan kerja paksa, pemberian makanan non-halal pada pekerja, sampai kelebihan jam kerja, merupakan hoax atau berita bohong.

"Pertama, yang lagi-lagi yang perlu ditekankan berita hoax dipaksa makan B2 (Babi) itu sama sekali tidak benar, diprotes keras. "Kedua, jam kerja berlebihan itu juga tidak benar dan mengenai Unversitas Hsing Wu telah menjadi perhatian pemerintah Taiwan dan juga sudah dalam investigasi. Untuk mengetahui kebenarannya," kata John, di Kantor TETO, kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Jumat (4/12/2018).

Sementara itu, untuk dapat mengkaji lebih dalam dugaan tersebut dan mengevaluasi Program Kuliah-Magang, Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan otoritas setempat, menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik.