Semua kepala daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami gangguan alam hendaknya mulai waspada dan siaga. Semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hendaknya mulai dikonsolidasi dan antisipatif.

Terjadi rangkaian gempa bumi di sejumlah daerah sejak jumat (11/1) hingga Sabtu (12/1) malam. Terjadi gempa bumi Kepulauan Banda, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan gempa beruntun di Selat Sunda pada 10 dan 11 Januari 2019. Apalagi, seperti diumumkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG ),  masih ada potensi tsunami di Selat Sunda.  

Selain gempa bumi, sejumlah gunung berapi mengalami erupsi. Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Agung di Bali dan Gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi sejak akhir pekan lalu. Selain itu, angin kencang atau Putting Beliung juga terjadi di sejumlah tempat.

Berdasarkan kecenderungan itu, pimpinan DPR mendorong semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rentetan gempa dan erupsi gunung itu memang belum menghadirkan persoalan serius.  Namun, pimpinan DPR tetap berharap semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai antisipatif, dengan mengonsolidasi dan menyiagakan unsur-unsur di dalam BPBD. Selain itu, semua BPBD perlu untuk melakukan komunikasi yang intens dengan BMKG setempat untuk mengetahui berbagai kemungkinan.

Pada periode rawan bencana seperti sekarang ini, efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan untuk meminimalisir akibat buruk dari gangguan alam. BPBD di semua kabupaten/kota harus mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga butuh bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor maupun erupsi gunung berapi. (*)