TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan wacana mundurnya calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dari pemilihan umum.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, jika mundur dari pencalonan itu sepenuhnya menjadi hak Prabowo Subianto.

Namun, ada konsekuensi yang harus diteirma jika mundur dari pencalonan Pilpres 2019.

"Ya kalau mundur silahkan mundur. Cuma harus diingat, mundur itu kena denda, yang kedua pidana," kata Karding saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Baca: Djoko Santoso: Prabowo Bakal Mundur Jika Ada Potensi Kecurangan

Karding mengatakan mundurnya Prabowo bisa didasari, karena kecurigaan Prabowo mengenai kecurangan dalam pemilihan umum 2019.

Meski Prabowo, ucap Karding, tak bisa membuktikan hal tersebut.

Prabowo ditengarai Karding ingin mem-framing opini.

Terutama mengenai Pemilu dikangkangi kepentingan petahana.

Karding berpandangan wacana itu menimbulkan dampak negatif dan positif. 

Negatifnya, ada upaya delegitimasi pemiliham umum.

"Ini berbahaya bagi delegitimasi terhadap KPU sekaligus juga delegitimasi terhadap pemerintahan," kata Karding

Namun, Karding melihat ada dampak positif.

Jika Prabowo hengkang dan menyisakan satu kontestan di Pemilu 2019.

Itupun kalau Prabowo benar-benar memenuhi ancamannya.

"Sangat menguntungkan Pak Jokowi karena tidak ada lawan. Jadi sebaiknya bicara yang positif-positif saja," tutur Karding.

Sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan, pada pidato kebangsaan malam nanti, jagoan mereka akan menyatakan mundur jika potensi kecurangan tak bisa dihindari.

"Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri," kata Djoko saat bertemu Gerakan Milenial Indonesia, Minggu (13/1/2019).