Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kememterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), angkat bicara terkait perusahaan pelat merah turut memfasilitasi kunjungan Presiden Joko Widodo di Garut, Jawa Barat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, Kementerian Desa dengan BNI memang terdapat kerjasama, dimana Kementerian desa memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI dan ini bisa menjadi cabangnya BNI.

"Ini menguntungkan BNI karena BNI tidak perlu membangun kantor tapi bisa di BUMDes," ucap Eko saat dikonfirmasi media, Jakarta, Sabtu (19/1/2019) malam.

Baca: Enam Tahun Jadi Tukang Cukur Langganan Jokowi, Berapa Ongkos yang Diterima Herman?

Dengan kerjasama tersebut, kata Eko, masyarakat juga diuntungkan karena tidak perlu memerlukan biaya mahal untuk ke bank, mengingat di desanya sudah ada dan pastinya bisa mendapat penghasilan tambahan.

"Jadi dalam kerja sama tersebut kalau dalam sosialisasi, perusahaan sharing snack atau sewa peralatan untuk presentasi sih menurut saya wajar-wajar saja ya. Justru menjadi tidak wajar kalau mereka ikut presentasi, tapi mereka tidak sharing apa-apa," papar Eko.

Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto menjelaskan, kerjasama perseroan dengan Kemendesa sudah berlangsung sejak lama, yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia.

"Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDes di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan," ucap Kiryanto.

Menurutnya, bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadikannya sebagai Agen46. Sehingga, perseroan tidak perlu membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDes saja.

"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," ucap Kiryanto.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut.

Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tidak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.

Said Didu mengetahui langkah BNI yang ikut mensponsori kunjungan Presiden ini berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut. Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya.

Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun 'meminta' BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," kicau Said lewat akun twitternya, @saididu.

Diketahui, pada Jumat dan Sabtu pekan ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Garut, dimana terdapat dua acara yang melibatkan BNI yakni program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, dan Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019.