TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku terheran-heran kenapa Mie Instan hingga saat ini masih menjadi logistik andalan untuk pemberian bantuan ke lokasi bencana.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) tim pengawas perkembangan penanggulangan bencana alam DPR RI dengan Kepala Bappenas, Mensos, Mendagri, Menteri PUPR, dan Kepala BNPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Wanita berusia 32 tahun itu mengatakan bantuan makanan berupa mie instan akan menjadi sia-sia karena setiap lokasi bencana pasti merasakan kesulitan akses air bersih pada awalnya.

“Saya heran kenapa masih selalu mie instan yang dijadikan bantuan ke lokasi bencana, padahal lokasi bencana pasti merasakan kesulitan air, ini yang harus diperhatikan,” tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Sara itu mengatakan pemerintah harus segera meluruskan hal-hal teknis seperti itu agar bisa langsung berdampak bagi korban bencana.

“Termasuk bantuan dari luar negeri yang selama ini dibatasi, walaupun mungkin hal itu dibutuhkan, seperti pernah ada negara yang meminjamkan alat pengubah air laut sehingga bisa diminum, tapi izinnya selalu dipermasalahkan dan ujung-ujungnya di bea cukai dikenai biaya 6 ribu US Dolar, padahal alat itu bisa memberi minum seribu orang sehari,” jelasnya.

Baca: Kepala BNPB Akan Bentuk Tim Intelijen Kebencanaan

Keponakan dari Prabowo Subianto juga meminta pemerintah memperjelas detail petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar prosedur operasional agar negara tak gagap menghadapi bencana alam.

“Saat saya ke Banten mendengar langsung BPBD setempat tak bisa langsung bergerak karena belum ada instruksi, kemudian yang diberi kewenangan menangani bencana justru kementerian lain, pemerintah harus luruskan teknis di lapangan agar aparat kita tak gagap hadapi bencana alam,” pungkasnya.