Tribun

Menristekdikti Dorong Perguruan Tinggi Buka Program Studi yang Dibutuhkan Industri

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menghadiri Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Menristekdikti Dorong Perguruan Tinggi Buka Program Studi yang Dibutuhkan Industri
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohammad Nasir. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menghadiri Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Kampus Binus Anggrek.

Dalam sambutannya, Nasir menjelaskan mengenai Reformasi Kebijakan Pembukaan Program Studi (prodi) dan Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi di tahun 2019.

Baca: KPK Tegaskan Pihak yang Terlibat Penerbitan Surat Urunan Dana Koruptor di Batam Segera Diperiksa

Ia menyampaikan kepada penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi swasta Indonesia yang hadir pada acara ini bahwa proses perizinan nanti tidak seperti masa lalu yang sangat panjang dan memakan waktu lama.

"Hal ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa semua proses perizinan dipercepat, tetapi monitoring dan evaluasi harus diperketat," ujar Nasir di Gedung Auditorium Universitas Binus, Jakarta (23/1/2019).

Nasir berujar kebijakan baru dibuat dengan mengedepankan asas kepercayaan, namun dengan tetap menjaga kualitas prodi tersebut.

Baca: Ganjar Pranowo Berharap Ahok Bergabung Dukung Jokowi-Maruf

Dengan reformasi kebijakan ini, Nasir berharap kepada PTS untuk segera membuka program studi yang dibutuhkan industri saat ini sehingga kedepannya dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Instrumen persyaratan minimum pembukaan prodi yang sebelumnya 9 kriteria, kita pangkas menjadi 3 kriteria yang benar-benar penting," kata Nasir.

Nasir berharap bahwa PTS dapat membuka prodi yang betul-betul dibutuhkan industri saat ini.

Sehingga lulusannya nanti diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia.

Proses reformasi kebijakan ini, ucap Nasir, adalah langkah strategis Kemenristekdikti kepada perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam menghadapi revolusi industri 4.0 agar bangsa ini dapat bersaing secara global.

Baca: Maruf Amin Yakin Jokowi Menang Debat dari Prabowo Subianto

"Dengan reformasi kebijakan ini, kami juga berharap perguruan tinggi swasta mampu mencetak lulusan yang unggul dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri," imbuh Nasir.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Yayasan Bina Nusantara Bernard Gunawan mengatakan bahwa perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di era Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi yang mampu bersaing di era global, namun lulusan juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Program studi di perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Ketua Umum ABPPTSI Thomas Suyatno mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan dan terobosan dari Kemenristekdikti.

Thomas Suyatno mengatakan bahwa pertemuan antara Kemenristekdikti sebagai perumus kebijakan dengan Penyelenggara Perguruan Tinggi sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin, sehingga tidak ada ‘gap’ antara kebijakan yang dilahirkan Kemenristekdikti dengan implementasi di lapangan oleh perguruan tinggi.

Menurut Thomas Suyatno perbedaan pendapat lumrah terjadi agar sebuah kebijakan sebelum diputuskan dapat dirumuskan secara baik.

Turut hadir dalam acara ini Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti, Kepala LLDikti Wilayah III Illah Sailah, Rektor Binus, Anggota ABPPTSI dan tamu undangan lainnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas