TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Papua, termasuk kasus pembunuhan sejumlah pegawai kontraktor pembangunan infrastruktur di wilayah Nduga,menarik berbagai kalangan di kawasan Pasifik Selatan.

Menjawab berbagai isu mengenai wilayah paling timur Republik Indonesia, itulah yang menjadi tugas berat para duta besar negeri ini di luar negeri, termasuk Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru.

"Sejak April 2017, saya mendapat tugas khusus dari Bapak Presiden Jowo Widodo untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, terutama menyangkut isu Papua. Di wilayah Pasifik Selatan, Papua menjadi isu yang selalu muncul," ujar Tantowi Yahya kepada Tribun Network, di Jakarta, Selasa (22/1/2019) lalu.

Berikut petikan wawancara dengan Tantowi Yahya mengenai diplomasi Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua menjadi wilayah NKRI;Baca: Menikmati Kerjanya sebagai Duta Besar, Tantowi Yahya: Diplomasi itu Seni

Jadi apa tugas utama Anda ketika ditunjuk sebagai Duta Besar RI di Selandia Baru dan negara di sekitarnya?
Saya masih ingat betul, tugas khusus yang diberikan Presiden melalui Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Menteri menyampaikan pesan Bapak Presiden, yaitu Mas Tantowi diminta bertugas di Wellington (Selandia Baru). Wah, alhamdullilah. Tugas khususnya menjaga kedaulatan NKRI. Saya bilang siap. Karena itu penugasan dri Presiden, saya lakukan sebaik-baiknya.

Saya bertanya mengapa saya yang diberi tugas itu? Menurut Ibu Menteri, Pak Presiden memandang saya paling cocok ditugaskan di Wellington, terutama menyangkut masalah Papua.  Menurut Bu Menteri, selama menjadi anggota Komisi I DPR, saya paling konsern masalah Papua dan paling mengerti soal wilayah Pasifik.

Hubungan RI dengan Selandia Baru itu lebih banyak baiknya dari buruknya. Berbeda dengan Austalia, up and down-nya tinggi, tergantung isunya apa.

Satu-satunya hal yang sering mengganjal adalah mengenai Papua. Isu tersebut masih suka dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada di parlemen, kelompok tertentu di dalam pemerintahan. Nah pada saat-saat tertentu dan momen-monem tertentu, isu Papua dimunculkan untuk kepentingan politik. Hal itu yang dapat merugikan kita (RI).

Kedua, di sana ada media massa yang tidak bersahabat dengan kita. Ketiga adalah NGO (lembaga swadaya masyarakat). Ada beberapa NGO yang memang agenda utamanya adalah papua.

Nah tiga hal itulah yang harus harus saya kelola secara baik agar tugas dari Presiden Jokowi dapat saya lakukan. Saya tidak ingin ketika ada seorang presiden yang komit dan ikhlas membangun Papua, namun di luar negeri digebuk menggunakan hoax, fitnah, dan pelintiran-pelintiran.

Selain Selandia baru, ada dua negara yang menjadi wilayah tugas saya yaitu Samoa dan Kerjaan Tonga. Di dua negara ini sering sekali muncul isu Papua untuk kepentingan politik domestik mereka.

Negara-negara itu menjadi tempat bagi kelompok separatis Papua untuk mendengungkan kemerdekaan Papua. Negara tersebut sering dijadikan tempat mampir para pimpinan atau penggiat kelompok separatis.

Apa hasil dari diplomasi Anda di wilayah Pasifik Selatan?
Syukur alhamdulilah hampir dua tahun saya ditugaskan di sana, sediki demi sedikit ada perkembangan sangat berarti. Saya sebut sangat berarti karena frekuensi demo (terkait isu Papua) boleh dibilang sangat berkurang.

Selain itu, petolan di NGO, media, parlemen, bahkan pemerintahan sudah mulai jinak. Mereka itu kita rangkul melalui proses diplomasi yang out of the box. Jadi, skill yang saya punya, yaitu kebudayaan, musik, dan entertainment, intertaimen, saya pakai untuk melakukan pendekatan.