TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengungkapkan Abu Bakar Baasyir menolak program deradikalisasi oleh tim assesment selama berada di penjara.

Bagi Baasyir, program deradikalisasi bertentangan dengan ideologinya.

“Untuk pembebasan tahanan baik itu narkoba, napiter, kita BNPT adalah bagian dari tim assesment. Ada program deradikalisasi yang kita terapkan pada napi terorisme. Tapi ada juga orang-orang yang hardcore itu tidak mau melaksanakan program deradikalisasi,” ungkap Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

“Hardcore, sama sekali mereka (Baasyir) tidak mau ikut itu, karena kan bertentangan (dengan ideologinya). Hardcore sama sekali enggak mau. Tapi yang lainnya, napiter masih ikut untuk ikut memberikan pencerahan,” sambungnya.

Baca: Tersebar Potret Ahok Bersama Wanita Diduga Bripda Puput, Fifi Lety di Belakangnya

BNPT, kata Suhardi, telah berupaya melibatkan ulama-ulama untuk meluruskan pandangan Baasyir.

“Kita gunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter untuk menyadarkan ‘eh ajaran kamu sebenarnya begini menurut agama’. Biasanya kita kirim ulama yang lebih tinggi ilmunya. Jangan yang di bawah, di bawah nanti malah diajarin,” paparnya.

Lebih lanjut, Suhardi mengatakan dari sisi kemanusiaan BNPT juga telah memberikan pendampingan khusus kepada Baasyir karena yang bersangkutan sudah berumur.

“Itu kan ada pendampingnya, asistennya selama di situ kita berikan khusus. Kemudian kita mudahkan kalau akses kesehatan,” tuturnya.

Kendati demikian, jika Baasyir bebas nanti, BNPT tetap akan melakukan monitoring secara periodik.

Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan Baasyir kembali melibatkan diri dalam aksi teror.

“Untuk pembebasan bersyarat kita lakukan evaluasi periodik, itu ada tim assessment dan kami bagian dari tim assessment itu. Kita turunkan tim lengkap, itu periodik kita lakukan apalagi kalau orang mau mengajukan pembebasan bersyarat. Ini yang kita kerjakan,” pungkas Suhardi.