Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyambut tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi.

Acara digelar di Ruang Sasono, Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (28/1/2019) pukul 09.00 WIB.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian pertanggungjawaban MK kepada publik terhadap hasil kinerja selama 2018 lalu.

"Ketua MK Anwar Usman akan menyampaikan pidato mencakup 2 (dua) hal utama, yakni (1) Refleksi Kinerja Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019," kata Fajar Laksono, dalam keterangannya, Jumat (25/1/2019).

Baca: KPU Tidak Ikuti Putusan PTUN, 136 Anggota DPD 2019 Terancam Tidak Sah

Dia menjelaskan, MK akan mengemukakan hal-hal strategis dan kegiatan yang telah dilakukan dan dicapai sepanjang 2018.

Selain itu, proyeksi kinerja tahun 2019 mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada tahun 2019.

"Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK, utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pilkada," tuturnya.

Baca: Dijodohkan Maia Estianty, Perasaan Dul Jaelani & Aaliyah Massaid Diungkap Ahli Tarot: Ada Kecemasan

Dalam hal ini, sepanjang 2018, MK menggunakan otoritas dengan menunjukkan kiprah untuk mengemban tugas suci dalam konteks pilkada serentak, yakni menjaga konstitusi dan mengawal daulat rakyat.

Selain itu, MK juga akan memaparkan perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada tahun 2019, khususnya fungsi dan peran MK mewujudkan electoral justice dalam Pemilu Serentak tahun 2019.

Baca: Akibat Tali Layang-layang, 3 Warga Pontianak Timur Tersengat Listrik, 1 Korban Meninggal Dunia

Untuk diketahui, menurut UUD 1945, MK sebagai pemegang kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilu, yang berarti berada di sektor paling hilir dari rangkaian proses pemilu, berupaya memastikan seluruh proses dan hasil pemilu benar-benar berada dalam koridor keadilan, hukum, dan demokrasi berdasarkan UUD 1945.

Maka menjelang Pemilu Serentak 2019, MK akan menunjukkan perannya menjadi benteng demokrasi konstitusional.

Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut, MK akan menegaskan kesiapannya dalam menangani perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

Dalam hal ini, MK menyiapkan aplikasi-aplikasi berbasis IT guna memudahkan masyarakat menjangkau dan mendapat keadilan melalui informasi secara cepat. Aplikasi tersebut, antara lain Case Retrieval dan Click MK.

Baca: Tiga Camilan Sehat yang Mempunyai Banyak Manfaat bagi Kesehatan Tubuh

Case Retrieval adalah sistem informasi mesin pencari MK yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi.

Sementara Click MK, merupakan aplikasi berbasis mobile dari laman MK yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan para pencari keadilan dalam mengakses informasi terkini MK.

Click MK memiliki fitur untuk mengakses informasi persidangan, mengikuti live streaming persidangan, hingga mengakses berita.

Aplikasi Click MK dapat diunduh melalui Playstore bagi pengguna Android dan Applestore bagi pengguna IOS.

Rencananya, kegiatan itu akan dihadiri pimpinan lembaga negara, media massa, dan LSM tersebut.