TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Kiai Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyebut bermacam fitnah yang diarahkan ke Jokowi maupun kepada Kiai Maruf Amin adalah bentuk pengulangan politik fitnah yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu.

Menurut Hasto, kubu oposisi selalu menggunakan cara manipulatif dan praktik politik daur ulang (PPDU), karena mereka tidak pernah menemukan kelemahan-kelemahan untuk mnjatuhkan Jokowi.

"Dari isu fitnah yang dipakai dan ditujukan ke Pak Jokowi, substansinya tidak beda jauh dengan Tabloid Obor Rakyat sebagai Induk semangnya serangan fitnah. Tumpulnya fitnah yang ditujukan ke Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, melahirkan politik daur ulang. Maka dicari-carilah dokumen digital guna membangun persepsi banyak dukungan," ujar Hasto, Jumat (1/2/2019).

Hasto menjelaskan, bagi Jokowi, dukungan sebenarnya itu yang berasal dari rakyat dan bukan dukungan manipulatif. Hasto menyebut, oposisi menggunakan foto Jusuf Kalla yang notabene adalah Ketua Dewan Pengarah TKN 01 untuk mengklaim bahwa JK memberi dukungan untuk pasangan Prabowo - Sandi.

"Ini manipulatif namanya. Apa yang dilakukan oleh tim Prabowo - Sandi, tidak akan berhasil. Mereka tidak pernah berkaca dari kegagalan Obor Rakyat tahun 2014," ujar Hasto.

Baca: Ziarahi Makam Pendiri Ponpes Salafiyah Sukorejo, Hasto Ungkap Cerita Megawati dan Alm Kiai Asad

"Menjadi calon Bupati saja harus kedepankan prestasi dan rekam jejak yang baik, rekam jejak keluarga, prestasi dalam karir apakah mulus atau diberhentikan di tengah jalan, retorika atau kerja, visi misinya dll. Itu untuk Kepala daerah, apalagi menjadi presiden," kata dia.

"Tidak heran, dengan strategi menyerang dan miskin peradaban tersebut, elektabilitas Prabowo - Sandi selalu berada pada kisaran 25.4 % sampai 34.6%, atau ketinggalan paling tidak 22% dibawah Jokowi - KH Ma'ruf Amin," jelas Hasto.

Hasto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengharapkan agar di sisa waktu kampanye, kubu oposisi mau menggunakan ide dan gagasan konkret untuk bersaing merebut simpati rakyat.

"Hal-hal terkait kebijakan fiskal, energi, pangan, peningkatan SDM, akselerasi penguasaan teknologi, kebijakan industri manufaktur dll, program kesehatan dan road map menjadi bangsa pelopor seharusnya dapat menjadi isu yang jauh lebih menarik untuk disampaikan ke publik," ujarnya.

"Daripada memproduksi konten serangan negatif, ataupun politik daur ulang dengan memanipulasi dukungan tokoh," sindir Hasto.