TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri menggelar "Forum Penguatan Demokrasi Indonesia Dalam Menyukseskan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat". Acara berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Sumatera Barat, Rabu (6/2/2019) kemarin.

Dalam forum ini, Direktur Poldagri La Ode Ahmad memaparkan hasil capaian skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2017 yakni sebesar 72,011 atau mengalami kenaikan sebesar 2,02 poin dibandingkan skor Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 sebasar 70,09.

"Meskipun capaian ini masih tetap berada pada kategori sedang, tetapi kenaikan skor ini mengindikasikan bahwa ada upaya perbaikan yang senantiasa dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," katanya.

Baca: Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Bakal Renovasi Gedung SDN 01 Cicau yang Rusak

La Ode menambahkan, pada pengukuran IDI Tahun 2016, Skor IDI Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi terbawah yaitu sebesar 54,41. Tetapi pada pengukuran Tahun 2017, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan skor IDI yang tertinggi se-Indonesia pada Tahun 2017, yaitu sebesar 15,09 poin sehingga menjadi 69,50.

Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup siginifikan pada Aspek Lembaga Demokrasi yaitu sebesar 33,90 poin.

"Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memperlihatkan bahwa skor Aspek Lembaga Demokrasi senantiasa lebih rendah jka dibandingkan dengan Skor pada Aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik."

Menurut La Ode, implementasi nilai demokrasi yang disajikan dari Indeks Demokrasi Indoenesia (IDI) dapat dituangkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam politik.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat secara langsung terhadap jalannya pelaksanaan proses demokrasi itu sendiri.

Proses demokrasi yang telah berjalan selama ini merupakan bentuk keterlibatan dan peran serta rakyat Indonesia dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum secara nasional maupun pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

"Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu tersebut," katanya.

Acara yang diikuti tim Pokja IDI Sumbar, akademisi, media, dan tokoh masyarakat ini juga menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, di antaranya Prof. Dr. Nursyirwan Effendi, Dekan FISIP Univ. Andalas; August Mellaz Direktur SPD, dan Dewi Sri Sotijaningsih Kasubdit Wasbang Bappenas.