TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyindir calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai skandal Paradise Papers dan Panama Papers.

Sindiran ini untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut terjadi kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Indonesia.

"Pertanyaannya, ke manakah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace melalui keterangan tertulis, Kamis (7/2/2019).

Ace pun menyinggung kerja sama Indonesia dan Swiss terkait pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset WNI hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

Baca: Jokowi Menantang Prabowo Lapor KPK Terkait Anggaran Bocor Rp500 Triliun

Menurut Ace, hal itu mengingatkan atas adanya skandal Panama Papers dan Paradise Papers.

Dokumen tersebut berisi nama-nama tokoh yang memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menghindari pajak.

Ace mengatakan, nama Prabowo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno justru ada dalam dokumem tersebut.

"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno," ujar Ace.

"Adapun Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga di dalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," tambah Ace.

Ace pun melihat kontradiksi dalam pidato Prabowo yang menuding kebocoran anggaran. Menurut politisi Partai Golkar ini, di saat Indonesia disebut mengalami kebocoran anggaran sebesar 25 persen, Prabowo dan Sandiaga justru diduga menghindari pajak dengan menyimpan asetnya di negara suaka pajak.

Ace mengakui bahwa Prabowo dan Sandiaga belum tentu melakukan tindak pidana perpajakan. Bisa saja, kata dia, keduanya telah mengikuti program tax amnesty pemerintah.

Namun, secara moral, dia menilai orang yang berbuat seperti itu tidak layak untuk menjadi pemimpin.

Ace mengatakan, pemimpin harus menjadi role-model dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk soal perpajakan. Apalagi, Indonesia masih sangat bertumpu pada penerimaan pajak.

"Dengan disebutnya nama Prabowo-Sandi dalam dua dokumen tersebut, layakkah keduanya menjadi presiden dan wakil presiden? Apakah memang keduanya memiliki legitimasi moral dalam mengelola Indonesia yang sekarang sumber pendapatan negaranya bertumpu pada perpajakan?" kata dia.