Pengamat: Mafia Beras Susah Diketahui Keberadaanya
Sebaliknya, isu tersebut melanggengkan pengusaha besar yang melakukan impor ataupun pembelian langsung dari petani.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan isu mafia beras yang sempat beredar pada 2017 lalu, mungkin saja baetul ada.
"Dan praktik mafia beras, ibrat raksasa justru mematikan petani kecil di daerah," ujarnya kepada Tribunnews.com akhir pekan lalu.
Sebaliknya, isu tersebut melanggengkan pengusaha besar yang melakukan impor ataupun pembelian langsung dari petani.
"Ya, justru mematikan petani kecil saat ada isu mafia beras begitu," katanya.
Ketika isu mafia beras mengemuka, pemerintah membuat Satgas Pangan yang melakukan sidak ke berbagai daerah. Satu di antaranya di sebuah Kelompok Usaha Tani di daerah Wonogiri.
"Salah satu lokasi yang saya bina untuk menyalurkan beras ke jaringan usaha tani," katanya.
Baca: Cara Kerja Mafia Beras, Timbun di Gudang Lalu Mainkan Harga
Sebelum Satgas datang, menurut Dwi, kelompok usaha tani tersebut memiliki 70 karyawan. Namun, ketika Satgas datang, kelompok mereka justru tutup dan hanya tersisa 7 orang saja. Alasannya, ya harus punya izin.
"Seingat saya, ada lima izin yang harus dimiliki mereka. Ya kan mereka tidak punya. Makanya, kelompok ini mati dan hanya sisa tujuh orang saja sekarang. Itu binaan saya juga dulu," ujar dia.
Mafia Beras, menurut dia, tidak diketahui keberadaannya.
Kasus gudang milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jawa Barat, yang digerebek Satgas Pangan Polri, tahun 2017, walau sempat diperbincangkan, menurut penilaiannya tidak benar-benar terungkap kebenarannya.
"Itu akhirnya kan hanya selesai di masalah label," katanya.
Dikatakan bahwa isu mafia beras, ada karena data yang dirilis pemerintah tidak benar.
"Pemerintah mengaku bahwa produksi beras pada 2015, mencapai surplus," katanya.
Sementara data citra satelit dan data pendukung lain yang saya miliki, menjelaskan produksi beras sangat minim. Tetapi, tidak ada yang percaya meski setiap bulan, harga beras terus melonjak.
"Anggapan pemerintah adanya jalur distribusi yang kacau dan mafia beras, merupakan dugaan yang tidak berdasar," katanya.
