TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha mengatakan, pentingnya para elit politik nasional untuk dapat mengendalikan diri dalam bertutur kata maupun bersikap, saat masa kampanye Pemilu 2019.

Menurutnya, kekerasan verbal yang dituangkan dalam perkataan tersebut tidak menutup kemungkinan mengarah pada kekerasan fisik dikalangan pendukung/simpatisan.

Terlebih apabila hoaks dan ujaran kebencian itu dikemas atau dikaitkan dengan keagamaan.
Abdillah melihat masa kampanye Pemilu 2019 ini terlalu panjang.

Masyarakat maupun pemerintah sudah begitu lama membicarakan pemilu dan terus berpikir politik.

Dirinya juga menyesalkan banyaknya ujaran kebencian dan hasutan yang mengemuka selama masa kampanye.

"Saya sangat menyesalkan cara-cara kampanye yang mencampur-adukan agama secara keras, karena sangat berbahaya sekali," ujar Abdillah dalam keterangan yang diterima, Rabu (13/2/2019).

Menurutnya, bangsa Indonesia masih harus terus belajar demokrasi.

Baca: Kampanye di Jateng, Prabowo Berkaca Kekalahan 2014

Dirinya pun membandingkan dengan tahun 2018 justru Pilpres 2019 ini mengalami kemunduran.

Abdillah menjelaskan, sebagai negara besar dengan 250 juta penduduk dan 190 juta peserta Pemilu menjadikan Pemilu Indonesia ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan India.

"Dan kita berhasil melaksanakan itu di tahun 2014 dan 2009 dengan baik," kata Abdillah.

Abdillah berharap Pemilu kali ini meski panas bisa dilaksanakan dengan baik.

"Kita harus merasa bangga, jangan sampai kebanggaan kita itu nantinya dirusak. Sebab jika situasi politik yang memanas didiamkan, maka dari kekerasan yang bersifat verbal tersebut apabila didiamkan bisa menjadi kekerasan fisik," katanya.

"Jangan sampai kita pecah seperti kejadian di Timur Tengah. Apalagi jika ada kekuatan luar masuk. Saya tidak melihat itu semua, tapi kita mesti waspada," kata Abdillah mencoba mengingatkan.

Karena itu pula untuk menjaga Pemilu 2019 ini berjalan aman, damai dan kondusif serta terbebas dari hoax dan ujaran kebencian, yang berpotensi memecah belah bangsa.

Dirinya yakin Kapolri Jenderal Tito Karnavian pasti mengetahui apa yang harus dilakukan dan paham batasan-batasan HAM. Namun ia meminta, dalam mengamankan Pemilu, Polri jangan melihat dari sisi agama tapi lebih pada aspek pelanggaran hukum yang terjadi.

Sedangkan untuk mengantisipasi hoaks dan ujaran kebencian, Abdillah sekali lagi mengimbau masyarakat jangan cepat percaya kabar beredar tapi dicek terlebih dulu, di antaranya melalui internet.

"Jangan cepat jari bergerak. Sekarang ini yang berbahaya bukan hanya mulut bergerak saja. Jika berita-berita baik dan berita sensasional kurang lebih ceknya begitu dan melalui media-media massa yang bonafit," katanya.