TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perusahaan logistik dan masyarakat tidak dirugikan dengan berbayarnya tol Trans Jawa saat ini.

Menurut Kalla, tol Trans Jawa merupakan alternatif baru bagi masyarakat sehingga sifatnya pilihan.

Jika dirasa bertarif mahal, masyarakat bisa menggunakan jalan nontol.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi penurunan jumlah kendaraan pribadi dan logistik yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut.

"Saya pikir (mereka) tidak merasa dirugikan, karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura kan tidak ditutup kan, tetap jalan, tetapi kalau merasa mahal ya kembali ke jalan biasa," ujar Kala di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca: Mendagri Panggil Wali Kota Semarang Karena Larang Warga Pakai Jalan Tol Jika Tak Dukung Jokowi

Kalla mengakui, tarif tol Trans Jawa bagi pengguna kendaraan pribadi bisa dirasa berat.

Namun, bagi kendaraan umum seperti bus, harga yang ditetapkan masih bisa dirasa mudah sebab dibebankan ke penumpang.

Ia pun menilai besaran tarif tol Trans Jawa saat ini sudah sebanding dengan nilai investasinya.

"Tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau mau pilih cepat? Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya kan mungkin 8 jam bisa sampai Surabaya, tapi kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," lanjut dia.

Diberitakan, setelah sebulan dibuka gratis, tujuh ruas Tol Trans-Jawa yang baru diresmikan pada 20 Desember 2018 akhirnya dioperasikan bertarif.

Namun, pengenaan tarif ini membuat jumlah kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut menurun.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, penurunan terjadi tak hanya di jumlah kendaraan golongan I atau kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan logistik.

"Golongan I turun hampir sekitar 2 persen, kemudian non-golongan I turun 4,7 persen. Itu wajar karena tadinya gratis," kata Subakti di kantornya, Senin (11/2/2019).

Soal tarif yang dinilai terlalu mahal, menurut dia, tarif yang berlaku saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang diusulkan, seperti tarif Tol Semarang-Batang.

"Berdasarkan investasinya, (usulan tarif) Rp 1.500 per kilometer. Kami tetapkan Rp 1.000 per kilometer. Itu golongan I, ya. Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan," ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wapres Kalla: Kalau Merasa Tol Mahal, Lewat Jalan Biasa"
Penulis : Rakhmat Nur Hakim