Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang diselenggarakan mulai 11- 13 Februari  2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah berakhir. Sejumlah rekomendasi terhimpun dalam kegiatan rutin tahunan yang mempertemukan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan seluruh Indonesia.

Seperti tahun lalu, itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kedua kalinya membuka acara yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok? Jawa Barat. Tidak hanya itu, RNPK 2019 juga menghadirkan sejumlah menteri sebagai pembicara utama, seperti Menteri PPN/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua KPK, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sejumlah hal yang mengemuka dalam RNPK 2019, di antaranya mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang diakui membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk terus bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius, menjelaskan, pemanfaatan dana PIP di Kota Padang, sampai akhir 2018, sudah dicairkan lebih dari Rp 18.9 miliar untuk jenjang SD dan SMP. Sebagai  rinciannya untuk jenjang SD penerima manfaat sebanyak 28.165 siswa dengan total dana yang dicairkan Rp 11.5 Miliar. Semantara itu, untuk jenjang SMP, dana terserap sebesar 98 persen dengan jumlah dana yang sudah dicairkan sebanyak Rp 7.3 miliar yang diterima oleh 9.081 siswa.

Barlius juga menambahkan, Program Indonesia Pintar (PIP) sangat memberi dampak positif untuk menekan angka putus sekolah di daerahnya.

“Program Indonesia Pintar memberikan dampak angka putus sekolah di Kota Padang semakin rendah,” ujar Barlius di RNPK 2019, Depok, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Kepala Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, Paraton, memberi pernyataan yang tidak
jauh berbeda dengan Barlius.

"PIP Sangat bermanfaat sekali, banyak anak-anak yang tertolong," ujar Paranto di acara dan hari yang sama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan ke depan, Kemendikbud akan memperluas jangkauan untuk siswa penerima dana KIP. Sesuai arahan Presiden, Kemendikbud akan membuat skema agar siswa siswi yang mengikuti kursus keterampilan juga dapat
merasakan program dana KIP.

“Kemarin Presiden meninjau ada kursus kuliner (masak) selama 6 bulan bayarnya 16 juta, katanya (Presiden) sudah banyak yang antre untuk menampung siswa yang lulus kursus itu, katanya sudah
mendapat jaminan ketika lulus mendapat kerja. Presiden juga mengatakan, nantinya supaya ada skema
dari KIP agar yang bersangkutan (peserta kursus) dapat menjadi tenaga profesional dalam dunia kerja,”
kata Muhadjir saat ditemui wartawan, di RNPK 2019, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/2).

Pelatihan Guru
Bukan hanya KIP yang memiliki program jangka panjang, meningkatkan kualitas guru juga menjadi perhatian khusus di acara tersebut. Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, Kemendikbud sedang
mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas agar mampu menciptakan siswa siswi yang berkualitas
dan mempercepat perkembangan pendidikan Indonesia.

“Setelah infrastruktur kita akan masuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) besar-besaran,” ujar
Jokowi saat memberikan pidato di RNPK 2019, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).

Nantinya guru tidak akan dilatih di pusat, guru akan dilatih sesuai zonanya. Keputusan tersebut diambil agar memaksimalkan proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas guru. Pasalnya, jika seluruh guru dilatih di pusat, pastinya akan mengganggu proses belajar mengajar.

“Pelatihan ini tidak akan sama (antar zona), pelatihan akan disesuai dengan kebutuhan setiap zona,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano di RNPK, Selasa (12/2).

Kemendikbud juga akan menyiapkan guru inti untuk menjadi mentor bagi guru yang mengikuti
pelatihan. Guru inti ini didapatkan dari pelatihan sebelumnya. Nantinya, guru inti akan mengajarkan
tentang cara mengajar yang menyenangkan dan cara mengajar yang baik tanpa harus marah-marah dan
tetap berkarisma.

“Guru inti akan menjadi narasumber,” ujar Supriano.

Setelah guru mendapatkan pelatihan, guru tersebut akan didistribusikan sesuai zonanya ke sekolah-
sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik terlatih. Hal itu bertujuan agar tidak ada penumpukan guru
yang berkualitas di satu sekolah dan dapat menjadikan seluruh sekolah menjadi sekolah favorit.

“Sehingga nanti tidak ada penumpukan guru, tidak ada lagi sekolah favorit, dan seluruh sekolah menjadi sekolah favorit,” pungkasnya. (*)