TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang debat pilpres putaran dua yang akan ikut serta dibahas ketahananan pangan, Komite Pedagang Pasar (KPP) meminta agar tidak ada pihak yang menggunakan data sembarangan serta membuat pedagang dan masyarakat resah.

"Selama ini ada yang mengatakan harga-harga mahal dan selalu naik di pasar pasar tradisional. Padahal kenyataannya tak seperti itu," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, kemarin.

Ia pun membandingkan kenyataan yang terjadi di pasar tradisional, dimana yang terjadi justru sebaliknya yakni harga pangan kebutuhan pokok cenderung stabil bahkan ada beberapa yang mengalami penurunan.

Baca: Alasan Iis Dahlia Tolak Mentah-mentah Brisia Jodie Jadi Pacar Anaknya, Devano Danendra

"Kalau sekarang dicek di Pasar Tradisional tidak mahal harga-harga di pasar tradisional seperti yang disampaikan pihak tertentu," tegas Rosyid.

Baca: Kubu Jokowi Akan Bacakan Puisi Uninstall Fadli Zon Sebelum Nobar Debat Capres

Dalam kesempatan itu, Rosyid memberikan apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi saat ini untuk menuju ke kedaulatan pangan sudah jelas tinggal menyempurnakan waktu selesainya permasalahan petani dan logistik pengiriman pangan dari petani ke Bulog dan ke pedagang.

“Kami sarankan sistemnya harus bisa dibuat satu induk antara petani ke bulog dan ke pedagang langsung ke masyarakat. Caranya kami usulkan melalui sistem online dari petani ke bulog ke pedagang dan ke masyarakat dengan komoditas pangan kebutuhan pokok yang penjualannya di pasar tradisional” kata rosyid.

Baca: Jawaban Ifan Seventeen Dijodohkan dengan Juliana Moechtar: Allah Anugerahi Kita Otak Agar Berpikir

Tidak hanya itu, Rosyid juga yakin Jokowi siap menjawab stabilitas harga pangan dan kedaulatan pangan yang akan mensejahterakan rakyat termasuk petani dan pedagang.

“Saya menilai pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mampu menjaga stabilitas harga pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan,” ungkap rosyid.

Keyakinan Abdul Rosyid merujuk pada pemerintahan Jokowi saat ini, yang terus mengkebut pembangunan infrastruktur dan akan disusul dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).