TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Debat Calon Presiden RI putaran kedua yang dihelat di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2019, telah memperlihatkan secara nyata komitmen kedua kandidat, Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk memajukan sektor pertanian, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi sebuah keniscayaan kedua Capres tersebut.

Pasalnya, Jokowi dengan tegas menyatakan komitmenya meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan.

Sementara Prabowo pun berkomitmen untuk tidak ingin impor pangan sehingga secara optimal meningkatkan produksi pangan sendiri.

Baca: Kementan Terus Upayakan Asuransi Pertanian untuk Cabai dan Bawang

Dengan demikian, kedua Capres ini dapat disimpulkan memiliki visi-misi dalam mendukung program Kementerian Pertanian (Kementan) yakni mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Komitmen Soal Pangan

Dalam silang pendapat debat Capres putara kedua, Jokowi Capres nomor urut 1 menegaskan selama empat tahun lebih dirinya menjadi Presiden, program dan kebijakan di sektor pangan telah banyak menuai prestasi, baik peningkatan produksi maupun pengurangan impor.

Jokowi mencontohkan, program peningkatan produksi beras dan jagung sejak 2014 hingga saat ini dinilai berhasil. Namun, adapun impor yang terjadi, itu semata-semata untuk menjaga stabilitas harga dan sebagai cadangan nasional.

"Di bidang beras, sejak 2014 sampai sekarang, impor beras kita itu turun. Pada 2018 lalu, produksi beras nasional mencapai 33 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi mencapai 29 juta ton. Ini artinya ada surplus sekitar 3 juta ton. Kenapa impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, menstabilisasikan harga. Kita harus punya cadangan untuk bencana hingga gagal panen," demikian tegas Jokowi, saat debat kedua pilpres di Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Selanjutnya, Jokowi pun membeberkan telah berhasil mengurangi impor jagung setidaknya 3,3 juta ton dalam tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari tahun 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton dan di tahun 2018, hanya impor 180 ribu ton.

"Terima kasih kepada petani jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton jagung. Impor bisa dikatakan banyak berkurang. Memang kita butuh waktu panjang untuk melakukan itu," ujar Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menilai kebijakan pemerintah melakukan impor bahan pangan justru membebani para petani. Apalagi, impor pangan justru dilakukan pada masa panen.

Ia mencontohkan impor gula yang mencapai jutaan ton. "Ini terus terang saja sangat memukul kehidupan petani. Petani tebu panen, tapi gula dari luar masuk dalam jutaan ton," kata Prabowo menanggapi paparan Jokowi.

Prabowo menilai seharusnya pemerintah mengalihkan anggaran impor untuk memberdayakan para petani, di antaranya seperti membuka lahan pertanian baru dan distribusi pupuk. Kalau memang Indonesia kelebihan stok pangan, tentu tidak mengambil langkah impor.

“Ya kenapa harus impor. Ini yang menjadi masalah. kalau memang kita sudah kelebihan 3 juta, kenapa harus kita impor? Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat kemudian digulirkan, kita buka lahan baru. Kita bantu benih, pupuk. Pupuk itu sampai ke petani. Jadi ini mungkin falsafah yang berbeda pak," terangnya.

Oleh karena itu, berangkat dari kebijakan impor di tengah produksi pangan yang meningkat, Prabowo pun menyampaikan kritikan pedas sekaligus masukan ke Jokowi terkait adanya perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor yang membebani para petani.

Sebab, kata Prabowo, dulu pemerintah melarang adanya impor satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen, namun, peraturan itu diubah.

“Pemerintah justru membolehkan impor pada saat masa panen. Saya kira Menteri Perdagangan tidak melaporkan ke Bapak bahwa baru-baru saja beliau mengubah keputusan menteri. Ini bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah yang dikeluhkan para petani," tandas Prabowo.