Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Suap PK

Ahli Hukum Sebut Menyadap Seseorang yang Tidak Terlibat Kasus Dilarang

Upaya merekam dan menyadap terhadap seseorang harus berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan.

Ahli Hukum Sebut Menyadap Seseorang yang Tidak Terlibat Kasus Dilarang
Tribunnews.com/ Glery Lazuardi
Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya merekam dan menyadap terhadap seseorang harus berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir.

Pada Kamis (21/2/2019) ini, dia dihadirkan sebagai saksi ahli pidana oleh tim penasihat hukum terdakwa Lucas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Baca: Tak Mau Dijodohkan dengan Pria Pilihan Orangtuanya, Gadis asal Tasikmalaya Ini Menghilang 4 Bulan

"Prinsip tidak boleh orang suara di sadap atau direkam kecuali untuk perkara pidana atau pembuktian perkara pidana," kata Mudzakir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Untuk melakukan perekaman dan penyadapan, dia menjelaskan, harus jelas dulu rekaman untuk perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya.

Karena itu, jika proses penyadapan dilakukan sebelum ada produk hukum, yakni penyelidikan, bukti sadapan bukan termasuk bukti yang bisa dimajukan ke persidangan.

Baca: Vietnam Berpeluang Jumpa Timnas U-22 Indonesia di Semifinal Usai Tahan Imbang Thailand

Menurut dia, sebelum ada produk hukum penyelidikan dalam bentuk penyelidikan maka perekaman tidak bisa sebagai alat bukti karena prosedur perekaman tidak sah.

"Jadi oleh sebab itu ada keputusan terhadap orang itu untuk disadap karena diduga pelaku kejahatan atau melakukan perbuatan pidana maka buktinya sederhana saja yakni sudah ada produk penyelidikan," tegasnya.

Sehingga, dia menegaskan, penegak hukum tidak dapat selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun melakukan proses perekaman dan penyadapan kepada seseorang.

Baca: Kebakaran Lahan, Kabut Asap Melanda Permukiman di Riau

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas