TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah Presiden Joko Widodo mengungkap penguasaan lahan seluas ratusan ribu hektare, giliran Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan.

Luhut mempersilakan pihak-pihak yang ingin mengetahui tanah yang dikuasainya melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta.

"Sudah ada one map policy, itu kan data publik, nanti kamu bisa lihat tanah saya ada berapa, kan saya punya tanah," ujar Luhut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menurut Luhut, kepemilikan dan penguasaan tanah oleh warga negara Indonesia bukanlah rahasia dan bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi.

"Tapi kalau punya aset sesuaikan ngomong mu dengan aset mu, serta jangan punya tanah berlebihan," kata Luhut.

Luhut juga menyampaikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengeluarkan konsesi-konsesi yang ratusan ribu hektare kepada satu orang atau perusahaan tertentu.

"Itu tidak akan pernah terjadi, mengapa? Karena tidak bagus buat kita juga. Jadi one map policy, kita bisa lihat siapa yang punya aset di sana-sini, Anda juga bisa lihat, bukan suatu yang rahasia," ujar Luhut.

Dalam debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo Subianto menguasai ratusan ribu hektare tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.

Hal itu, membuat kubu calon presiden nomor urut 02 itu menjadi berang dan meminta Jokowi juga membuka kepemilikan tanah pendukungnya.

"Itu tidak mencerahkan, kemudian menjadi masalah karena dianggap menyerang pribadi, ditambah lagi tidak berani membuka tanah-tanah yang luasnya berkali lipat yang dimiliki kroni-kroni beliau (Jokowi)," kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid.

Baca: Menelusuri Buzzer Hoaks Pilpres Bergaji Rp 100 Juta, Donatur pun Bersedia Sumbang Dana Rp 2 Miliar

Dalam kesempatan itu Luhut juga mengomentar pengakuan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Direktur Freeport Mc Moran Inc, James R Moffet.

Menurut Sudirman Said pertemuan itu dilakukan secara diam-diam alias rahasia.

"Nggak ada (pertemuan diam-diam), Pak Jokowi itu nggak ada yang diam-diam, ngarang saja itu (Sudirman)," ujar Luhut.

Luhut yang pernah menjabat sebagai Plt Menteri ESDM menggantikan Arcandra Tahar mengaku, proses penanganan Freeport dilakukan secara benar dan tidak ada pertemuan secara rahasia antara Jokowi dan Moffet.

"Tidak ada yang diam-diam, semua itu jalan bener," ucap Luhut.

Tudingan Sudirman juga telah dibantah Jokowi, yang menyatakan, pertemuan dengan bos Freeport tidak dilakukan secara diam-diam seperti yang dikatakan Sudirman.

Menurutnya, pertemuan ini dilakukan berkali-kali membahas pengalihan saham kepada pemerintah Indonesia.

"Nggak sekali dua kali ketemu. Diam-diam bagaimana? Pertemuan bolak-balik," ujar Jokowi di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu malam.

Jokowi mengakui, dalam pertemuan itu pihak Freeport meminta perpanjangan kegiatan operasi, tetapi saat itu ditegaskan pemerintah akan mengambil saham Freeport menjadi mayoritas. (tribunnetwork/seno tri sulistiyono)