Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Ungkap Sudah Cetak 1600 KTP-el WNA, KPU Segera Temui Kemendagri Minta Kejelasan

Pertemuan tersebut dalam rangka meminta pemahaman dari Kemendagri soal informasi jumlah KTP elektronik yang dimiliki warga asing saat ini.

Ungkap Sudah Cetak 1600 KTP-el WNA, KPU Segera Temui Kemendagri Minta Kejelasan
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Wahyu Setiawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ungkap telah cetak 1.600 KTP elektronik bagi Warga Negara Asing (WNA). Mencegah kekhawatiran para WNA itu menyusup ke DPT, KPU akan temui Kemendagri untuk bertukar informasi.

Pertemuan tersebut dalam rangka meminta pemahaman dari Kemendagri soal informasi jumlah KTP elektronik yang dimiliki warga asing saat ini.

"Sore ini saya akan menemui Kementerian Dalam Negeri, semoga ada tukar menukar informasi kita mendapat pemahaman mendapat informasi tentang tentang hal itu," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Namun Wahyu belum bisa berkomentar lebih jauh soal bagaimana antisipasi KPU mensiasati jumlah KTP elektronik milik WNA masuk dalam dalam daftar pemilih tetap.

"Saya belum bisa berkomentar untuk sesuatu yang belum kita kerjakan. Tapi ini kita masih berproses dulu ya," ujarnya.

Sebelumnya Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 1.600 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dia menyebut penerbitan KTP-el tersebut, sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bagi WNA, lanjut Zudan, memang diwajibkan memiliki KTP-el. Namun, dengan syarat sudah mendapatkan surat Izin Tinggal Tetap dari imigrasi.

Baca: Kemendagri Sebut NIK WNA di Cianjur Tak Ada Dalam DP4 yang Diserahkan ke KPU RI

"Mengenai KTP-el untuk WNA. KTP-el bagi WNA sudah diatur di dalam UU 24/2013 diatur dalam pasal 63 dan 64. Jadi ini ssudah sesuai aturan UU. Kami hanya menjalankan," kata Zudan.

Undang-undang tersebut berbunyi, pada Pasal 63 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas