Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai bahwa imbauan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mengkampanyekan program Jokowi hanyalah bagian dari trik kampanye.

Ia mengimbau kepada mendagri untuk tidak menggunakan trik seperti itu.

"Ya sudah lah, ini kan lagi masa kampanye, jangan pakai trik-trik seperti itu, sebaiknya ASN netral, jadi engga usah mengkampanyekan program," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (4/3/2019).

Menurut Fadli mengkampanyekan program seharusnya dilakukan di awal masa pemerintahan, bukan justru di akhir periode pemerintahan.

"Sekarang itu (waktunya) merealisasikan program, jadi menurut saya itu bermasalah saudara Tjahjo itu," katanya.

Baca: Graeme Souness Mulai Ragukan Liverpool Raih Gelar Liga Inggris

Pernyataan Tjahjo tersebut menuru Fadli kental dengan konflik kepentingan. Pasalnya Tjahjo merupakan menteri yang berasal dari partai politik yakni PDI Perjuangan.

"Itu ada conflict of interest, selain jadi mendagri kan dia juga kader parpol, ya tetap lah harus menjaga netralitas, ASN jangan diseret-seret, jangan dibawa-bawa untuk menjadi juru kampanye, baik program pemerintah atau lainnya," tuturnya.

Fadli yang juga menjabat wakil ketua DPR meminta Tjahjo untuk menahan diri tidak menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk kepentingan politik. Masyarakat menurutnya kini sudah cerdas dan dapat menilai apakah himbauan seorang menteri itu dibenarkan secara hukum atau tidak.

"Itu akan menjadi justru nanti blunder, kembali ke dirinya sendiri, dan akan diprotes dan akan dilaporkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa sejatinya ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak netral.

Akan tetapi menurutnya tidak netralnya ASN itu dalam konteks posisi ASN sebagai mesin birokrasi.

Tjahjo menegaskan sudah menjadi kewajiban ASN untuk melaksanakan dan mensosialisasikan pembangunan-pembangunan yang dicanangkan pemerintah tanpa memandang asal-usul pemimpin negara yang terpilih secara konstitusional.
Termasuk asal-usul partai politiknya.

“ASN sebagai bagian dari mesin birokrasi sejatinya tidak netral atau tidak bebas, ia harus tanpa keraguan menjalankan serta sosialisasikan program dan pembangunan yang telah direncanakan pemerintahan yang sah secara konstitusi,” ungkapnya ditemui di Pendopo Taman Siswa, Yogyakarta, Minggu (3/3/2019) malam.

“ASN baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus jalankan dan sosialisasikan program pemerintahan yang sah tanpa memandang asal-usul pemimpin negara yang telah terpilih secara konstitusional,” imbuhnya.