Soal Sanksi Demokrat untuk Andi Arief, Ini Kata Jimly

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Spekulasi berkembang pasca ditangkapnya Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief oleh Bareskrim Polri di Hotel Menara Peninsula, pada Minggu (3/3/2019), lantaran diduga mengkonsumsi narkoba.

Banyak yang menantikan sikap partai tersebut terhadap anggotanya.

Namun, salah satu tokoh politik tanah air yakni Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie enggan berkomentar lebih jauh.

Ia menilai bahwa urusan penjatuhan sanksi atau tidak kepada Andi Arief, tergantung pada Demokrat.

Jimly enggan 'memprediksi' nasib Andi dalam partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, karena hanya Demokrat yang memiliki hak dalam menentukan 'sanksi' terhadap tiap anggotanya.

Baca: Survei LSI: Mayoritas Pemilih Muslim Jokowi-Maruf Sebut Ekonomi Baik

"Kalau (sanksi) itu urusan intern partai (Demokrat), tanya kepada partai," ujar Jimly, saat ditemui di Balai Sarwono, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2019).

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun menyarankan agar Andi tidak dihukum secara pidana, melainkan direhabilitasi.

"Saya rasa kalau dia pemakai, dia harus direhabilitasi, bukan dihukum," jelas Jimly

Hal itu karena menurutnya, Andi hanya berperan sebagai pemakai.

Sehingga ia memandang Andi hanya menjadi korban dan tidak perlu mendapatkan sanksi serius dari partai.

"Kalau menurut saya, kalau dia bandar nah itu (disebut) penjahat, (tapi) kalau dia itu adalah pemakai, nah dia itu (dianggap sebagai) korban, kalau korban, apa mau dipecat (dari keanggotaan) ? Kan kasihan," kata Jimly.