DPP Demokrat Tuntut Transparansi PSI
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean justru mempertanyakan transparansi PSI.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Grace Natalie pada Senin (11/3/2019) lalu yang menyinggung komitmen partai-partai nasionalis terhadap korupsi dan toleransi terus menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean justru mempertanyakan transparansi PSI.
“PSI ini selalu mengklaim anti korupsi tapi sampai hari ini mereka tidak terbuka soal siapa dibalik jor-jorannya PSI dalam pemasangan baliho, iklan, dan dana kampanye yang menurut KPU RI paling besar saat ini,” ungkap Ferdinand di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Sehingga menurutnya hingga sekarang PSI sendiri belum bisa menunjukkan komitmennya dalam tindakan anti korupsi.
Baca: AirAsia Klaim Tiket Penerbangannya Paling Murah Sejak Dulu
Oleh karena itu Ferdinand mengimbau PSI untuk menyampaikan ke publik siapa saja donatur di balik kampanye jor-joran PSI.
Agar masyarakat bisa menilai apakah PSI bisa menggenggam penuh komitmen anti korupsi jika nanti mereka melenggang ke Senayan.
“Supaya kita tahu siapa penyandang dana kampanyenya dan publik bisa menilai apakah partai ini bersih atau tidak, apakah partai ini bisa dipercaya atau tidak,” pungkasnya.
Baca: Viral Penjambret Kembalikan Uang Rampasannya Setelah Lihat Saldo ATM Korban Ternyata Kosong
Dalam pidatonya di Medan, Sumatera Utara itu Grace Natalie menyinggung partai-partai yang mengaku nasionalis tapi mendukung Perda Syariah yang menurutnya diskriminatif.
Grace juga menganggap partai-partai itu tak peduli pada kasus-kasus intoleransi akhir-akhir ini.
Grace pun menggunakan istilah partai nasionalis gadungan untuk menyinggung partai-partai yang dimaksudnya.