TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan keamanan sistem IT-nya menjelang pemungutan suara.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Viva Yoga Mauladi mengatakan berkaca pada Pilpres 2009 dan 2014 sistem IT KPU dapat diretas oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab.

"KPU harus selektif jaga keamanan IT nya karena beberapa kasus terjadi 2009 2014 ada hacker-hacker yan meretas beberapa partai, itu menunjukkan IT KPU bisa dijebol," kata Viva di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu, (12/3/2019).

Oleh karena itu menurut Politikus PAN itu, aturan rekapitulasi Pemilu di Indonesia tetap berbasiskan perhitungan manual yakni form C1.

Baca: KPU Yakin Gempuran Aksi Peretasan Tak Ganggu Penghitungan Surat Suara

Namun meskipun demikian sistem IT juga tetap harus diwaspadai sehingga tidak terjadi ke simpang siuran si masyarakat.

"Harus dijaga agar tidak terjadi manipulasi rekayasa dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya,kurang dari 35 hari menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2019, serangan siber terhadap situs KPU RI kian sering terjadi.

Pihak penyerang adalah hacker alias peretas yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Menurut Komisioner KPU RI Viryan Aziz, para peretas punya beberapa motif yang mendasari mereka melancarkan aksinya.

Pertama, mereka cuma mau tahu alias iseng.

Kedua, ungkapan kekesalan terhadap sesuatu. Ketiga, motif lain diluar dari dua motif tersebut.

“Ada beberapa kelompok hacker yang melakukan peretasan. Pertama, karena mereka hanya sekadar ingin tahu. Kedua, bisa jadi ada yang kesal. Terakhir, ada juga motif lain," kata Viryan saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).