TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku tidak khawatir pelaksanaan Pemilu 2019 terganggu menyusul informasi banyak peretas menyasar situs KPU RI.

Menurutnya, orang-orang di pemerintahan dan lembaga negara lainnya bukan sosok yang gagap teknologi (gaptek).

Mereka, termasuk KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu paham betul high technology dan pasti sudah membaca peta serangan siber tersebut.

"Ya Kita juga bukan orang bodoh. Soal-soal high technology itu juga KPU dan Bawaslu sudah mewaspadai," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Baca: Polisi Pastikan Suherni Tewas akibat Aksi Bakar Diri

Maka, Wiranto menegaskan anggapan bahwa para peretas punya alat yang begitu canggih dan bisa ubah hasil penghitungan suara, tidak akan pernah terjadi.

"Jadi jangan khawatir kalau ada isu seakan ada hacker yang begitu canggih, yang dapat menyulap hasil penghitungan suara seenaknya," ujarnya.

Jika para kelompok peretas yang berasal dari dalam dan luar negeri ini mampu mengacaukannya, maka dari dulu tidak akan ada penyelenggaraan pesta demokrasi di seluruh dunia.

Sebab pelaksanaan dan proses panjang berbulan-bulan akan menjadi percuma bila peretas mampu mengotak-atik hasilnya.

"Karena kalau itu bisa dilakukan di seluruh dunia, ya nggak usah ada Pemilu karena percuma kan," terang mantan Panglima TNI itu.

Wiranto mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi peretasan itu. Pemerintah juga menjamin peretas tidak akan bisa mengubah hasil Pemilu.

Meski tak menjelaskan secara rinci, namun hal pasti yakni proses penghitungan suara di KPU dilakukan secara manual berjenjang, dan dilaporkan lewat berita acara.