TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Ia menilai, wacana tersebut berbahaya jika direalisasikan.

Alasannya sistem pendidikan Indonesia memerlukan tolak ukur sebagai bahan evaluasi.

"Jadi kalau mau dihapuskan (UN) justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional. Tidak ada parameter untuk mengukur maju atau mundur (pendidikan Indonesia)," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Baca: 8 Janji Sandiaga Uno yang Dilontarkan di Debat Ketiga, akan Hapus Sistem Ujian Nasional

Ia mengatakan, Ujian Nasional sangat diperlukan bagi siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan tentu telah diatur dalam undang-undang pendidikan.

Jusuf Kalla menilai, Ujian Nasional menjadi satu cara untuk menjaga standar nasional pendidikan Indonesia.

"Kita harus menjaga standar, bahwa standar nasional itu di mana pun di Indonesia itu, bahwa tingkat pengetahuan daripada lulusan SD, SMP, SMA, itu harus mendekati nilai (UN) atau mendekati kemampuan kurikulum yang ada," jelas dia.

Baca: TERPOPULER: Andi Arief Lontarkan Tudingan Lagi, Kemendagri Tak Biayai Apel Kades

Diketahui dalam sesi debat cawapres Minggu (17/3/2019), cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan visi dan misi dalam bidang pendidikan.

Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, pihaknya akan menghapus sistem ujian nasional dalam menentukan kelulusan siswa.

Sistem ujian nasional akan diganti dengan penulusuran minat dan bakat.

"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match dimana kita hadir penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan," ujar Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.