1. Membangun sistem ekonomi Indonesia untuk tujuan kemaslahatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan kepentingan sekelompok orang saja. Untuk mencapai hal tersebut, maka negara harus mendorong lahirnya pengusaha baru di seluruh wilayah Indonesia, dengan berbagai usaha antara lain kemudahan akses finansial, izin usaha, dan mendorong produksi dalam negeri secara masif agar mengurangi volume impor, dan memperbaiki nilai tukar rupiah serta usaha-usaha strategis lain agar pusat ekonomi bisa tumbuh tersebar ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia.

2. Melakukan upaya-upaya taktis dan berkelanjutan agar cabang kegiatan ekonomi yang vital bagi kelangsungan kejayaan bangsa negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya bidang informasi, telekomunikasi, dan energi harus sepenuhnya kembali dikuasai oleh negara. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa mandiri, bangsa yang tidak dikendalikan oleh kekuatan asing mana pun, dalam bentuk apa pun. Tidak boleh bangsa hanya jadi penonton di negeri sendiri.

3. Melakukan penataan ekonomi Indonesia, di mana 3 pilar pelaku ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah BUMN, swasta, dan koperasi, harus berperan dan berfungsi sesuai konstitusi. Banyak BUMN yang menjalankan ekonomi yang justru tidak pada sektor-sektor vital, demikian sebaliknya, banyak swasta bahkan perusahaan asing yang justru menguasai ekonomi kita dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Peran koperasi yang banyak menggerakkan sektor UKM kita tahu semua, bahwa baru pertama kali dalam pemerintahan ini yang terburuk, kenapa? Karena kurang mendapat perhatian yang layak. Upaya reformasi ekonomi sesuai konstitusi harus menjadi upaya kita bersama. Mari bersama-sama mewujudkan harapan ini kepada pimpinan baru kita, Prabowo-Sandi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa memudahkan tindakan kita dan memudahkan untuk wujudkannya.

Jakarta, 21 Maret 2019

Aliansi Pengusaha Nasional