Wakil Ketua Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto mengatakan, masyarakat Kabupaten Pati mendambakan normalisasi Sungai Juwana.

Hal ini dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat untuk mengurai permasalahan banjir yang terjadi di daerah tersebut. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pati, selain wujud kepedulian kepada masyarakat Pati, juga mengawal normalisasi Sungai Juwana.

“Terkait normalisasi Sungai Juwana ini bahwasannya sejak tahun 2016 hingga 2018 namun belum ada hasil. Pada tahun 2019, sudah dianggarkan sebesar Rp 40 miliar. Insya Allah sudah lelang, dan bulan depan mulai bisa dikerjakan,” ungkap Anton di sela-sela memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (19/3/2019).

Politisi Partai Demokrat itu memastikan, program normalisasi Sungai Juwana akan dikawal sekaligus diajukan pada tahun 2020, sehingga dapat dianggarkan total serta bertahap. Sementara terkait masalah penambatan kapal di muara Sungai Juwana, menurut Anton itu merupakan wewenang Komisi IV DPR RI.

“Di muaranya itu kan ada kapal nambat, itu wewenang Komisi IV. Kita akan menyampaikan kepada komisi IV untuk memanggil kementerian terkait masalah penambatan ini. Hasil kunjungan ini akan kita bawa dan bahas dengan pemerintah saat rapat di DPR nanti, harapanya aspirasi yang telah disampaikan tadi bisa segera direalisasikan," tegas legislator dapil Jawa Barat V itu.

Dalam ksempatan yang sama, Bupati Pati Haryanto menyampaikan permasalahan di Pati, apabila musim hujan, terjadi kebanjiran, dan apabila kemarau akan terjadi kekeringan.

“Semua ini terjadi disebabkan salah satunya karena dilalui bantaran Sungai Juwana yang panjangnya mencapai 61 km mulai dari hulu sampai dengan hilir. Memang beberapa kali dilakukan alokasi normalisasi Sungai Juwana, namun tidak bisa tuntas,” ujar Haryanto.

Menurutnya, apabila normalisasi Sungai Juwan bisa tuntas, bisa menyelesaikan permasalahan rawa-rawa di sekitar bantaran Sungai Juwana yang selama ini belum teratasi.

Haryanto juga berharap agar bantuan tidak hanya Rp 40 miliar saja, namun juga ada tindak lanjutnya di tahun 2020. Selain itu, di anggaran perubahan 2019 nanti ada perhatian, sebab penyelesaian permasalahan ini merupakan kebutuhan mendesak. (*)