TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kita harus mempunyai visi besar terhadap pengelolahan pekerja di Indonesia. Kita harus terdepan dalam peningkatan kualitas pekerja kita.

Mempunyai visi yang besar dalam pengembangan pekerja di Indonesia.

Hal itu dikatakan Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati salah satu peneliti bidang kebijakan publik yang juga pakar pekerja migran di Indonesia.

Menurut Kurniasih, persoalan pekerja di Indonesia sangatlah rumit dan banyak, baik pekerja di dalam negeri maupun pekerja di luar negeri.

Permasalahan honor yang pas-pasan dan dibawah UMR serta permasalah ekonomi lainnya.

Ia mencontohkan persoalan guru honorer yang terjadi hingga kini belum terselesaikan.

Kurniasih mengaku prihatin dengan honorer guru tersebut, termasuk permasalahan guru Pendidikan anak usia dini (guru Paud) yang penghasilannya masih minim.

“Guru-guru honorer itu memperihatinkan dalam honorer, termasuk guru-guru Paud yang penghasilan sangat kecil,” kata Kurniasih, Rabu (27/3/2019).

Baca: Komunitas Pekerja Migran Indonesia Dorong Buruh Migran Lebih Percaya Diri

Caleg DPRI RI Dapil Jakarta II dari PKS tersebut mengkritisi permasalahan lulusan SMK dan SMA yang masih banyak yang menganggur dan tidak mempunyai pendapatan.

Padahal lulusan SMK dipersiapkan sebagai pekerja pasca lulus dari sekolahnya.

“Saya sudah meneliti lulusan SMK, dan banyak persoalan. Dan itu banyak pengangguran, namun sebenarnya SMK disiapkan untuk kerja, dan saya sampai datang ke beberapa hotel, dan mereka tidak mau pakai. Karena mereka harus keluar biaya lagi untuk training mereka,” ujar Kurniasih.

Karenanya, harus ada visi besar bagaimana mengelolah manpower dalam pengelolahan tenaga kerja di Indonesia. Mulai dari pekerja industri ketenagakerjaan dan juga pembenahan pendidikan baik dari SD hingga perguruan tinggi.

Karenanya, di Indonesia perlu brand dan visi besar seperti negara-negara yang sukses dalam mengelolah tenaga kerja. Mereka mengelolah dari manpower.

“Saya telah riset ke Qatar, dan mereka fokus dalam SDM dan pengembangan kopetensinya diberikan beasiswa. Dan mereka setelah Pendidikan mereka harus membangun negaranya,” terang dosen bidang kebijakan publik ini.

Dijelaskan Kurniasih, yang juga pendidik dan juga konsultan tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan dari pekerja dan diperhatikan hak-hak dari pekerja.