TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, invetasi keamanan data atau cyber security dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mencapai Rp 2 triliun.

"Investasi seluruh Indonesia mulai dari pengumpulan data, pelatihan SDM, kurang lebih Rp 2 triliun. Itu tersebar di 514 kabupaten dan kota, di 34 provinsi," ujar Zudan, di Kantor Cabang BPJSTK Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Ia menyadari keamanan data kependudukan menjadi sangat penting sehingga diperlukan pengamanan berlapis.

Selain itu, Dukcapil Kemendagri juga berkerja sama dengan BSSN dan BPPT.

"Kita menggunakan pengamanan berlapis firewall, yang kita gunakan saluran khusus virtual private netwrok. Jadi ada jalur khusus tidak seperti internet publik. Kita buat jalur tol sendiri. Kalau bicara security bukan semata-mata hasil tapi proses," ungkapnya.

Baca: Tim Prabowo-Sandi Tak Permasalahkan Suket Jadi Syarat Nyoblos pada Pemilu 2019

Tercatat telah ada 1.138 lembaga yang memanfaatkan data kependudukan Dukcapil dalam mewujudkan One Data One Policy, salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

"Gratis digunakan mereka (lembaga, enggak perlu kerja keras mau data seperti apa sidik jari, NIK, KTP-el reader kami sediakn, yang mana lembaga mau," kata Zudan.

Diketahui, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) meluncurkan inovasi pemanfaatan fasilitas KTP-el reader dalam mempermudah pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dengan adanya fasilitas KTP-el reader, diyakini akan memangkas waktu yang dibutuhkan oleh peserta untuk melakukan klaim JHT.

Saat ini, pemanfaatan fasilitas KTP-el reader baru tersebar di 80 titik yakni di kantor cabang BPJSTK di 34 provinsi seluruh Indonesia, serta segera menyusul untuk diterapkan di seluruh Indonesia.