TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Tim Investigasi Kasus Nduga Papua menduga ada indikasi terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Nduga, Papua.

Ini buntut dari Operasi Militer yang dilancarkan pasca pembunuhan brutal terhadap pekerja jembatan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 yang mengakibatkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat.

Bagaimana tidak, akibat operasi militer ini, puluhan ribu masyarakat setempat terpaksa mengungsi ke hutan dan gua.

Beberapa ibu juga harus melahirkan di tengah hutan serta anak-anak menjadi putus sekolah karena harus mengungsi.

Baca: Perawat Tewas Suntikkan Cairan Bekas ke Tubuhnya, Polisi Menduga Rumah Sakit Lalai

Anggota Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Pendeta Esmon Walilo mengatakan ‎gereja sangat prihatin atas peristiwa Nduga.

Pasalnya ‎banyak gereja yang adalah tempat sakral menjadi tidak terpakai.

"Saya mau katakan, umat kami kosong sampai hari ini.‎ Kami sangat prihatin, bagaimana supaya umat kami bisa kembali. Dalam sebuah pertemuan, umat ada yang hendak meminta suaka politik ke Australia karena lebih dekat," papar Pendeta Esmon Walilo, Jumat (29/3/2019) di Kantor Amnesty Internasional Indonesia (HDI) Hive Menteng, Jakarta Pusat.

Bahkan diungkap Pendeta Esmon, warga Nduga juga ada yang hendak memboikot pemilu jika Presiden Jokowi tetap tidak ada atensi dengan kasus Nduga.

"Umat tuntut akan boikot pemilu, pemerintahan juga diboikot. Tuntutan mereka mau merdeka karena mereka sudah cukup lama menderita.‎ Kami gereja sangat prihatin. Akses wartawan tidak bisa masuk karena semua jalan dijaga oleh pos-pos keamanan," imbuhnya.