TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan, PSI telah dua kali memberikan penghargaan terhadap pihak individu maupun organisasi atau lembaga yang dinilai mengecewakan publik dan rakyat Indonesia.

“Aksi ini tentu saja merupakan bagian dari hak politik warganegara. Dalam konteks politik, hal itu juga merupakan bagian dari kritik PSI terhadap parpol mapan dan wakil-wakilnya yang tidak perform dalam tugas di Parlemen,” katanya.

Sehari sebelumnya, Senin (1/4/2019) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan ‘pGabut Award' kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi dan aspirasi warga negara.

Baca: Ketua DPRD DKI Imbau Anggotanya Segera Setor LHKPN ke KPK

Hikam menjelaskan, gabut atau gaji buta award tentu akan direspon negatif oleh DPR dan parpol di dalamnya. Namun demikian, DPR dinilai harus melakukan refleksi dan introspeksi secara serius terhadap kinerja mereka.

“Kritik PSI ini ditopang oleh fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah banyak dilaporkan media. Termasuk survei terkait kepercayaan publik yang rendah thd politisi, parpol, dan DPR,” kata Hikam.

Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa mengatakan, pemberian 'Gabut Award' ini sebagai penghargaan bahwa DPR RI periode 2014-2019 gagal mewakili rakyat.

Baca: Pelayanan Kesehatan Anggota DPR Harus Bersahabat

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu," ujarnya.

"Yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Daniel.

Baca: Anggota DPRD Bekasi dan Keluarga Jalan-jalan ke Thailand Tapi Tak Tahu Kalau Biayanya dari Meikarta

Daniel juga menyampaikan, pada tahun pertama anggota dewan menjabat, hanya berhasil mengesahkan 3 RUU.
Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU.

"Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan," ungkap Daniel.