Pendidikan sangat penting sebagai upaya untuk memberantas rasisme, xenophobia, dan Islamophobia.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Desy Ratnasari (F-PAN) dalam debat umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140 di Doha, Qatar, baru-baru ini menekankan pentingya peran parlemen dalam menjaga keberagaman seperti spirit Bhineka Tunggal Ika dan kualitas pendidikan.

Sementara itu, dalam komite Demokrasi dan HAM, Delegasi DPR RI juga mendorong peningkatan akses kesehatan, ketersediaan tenaga medis professional, dan penguatan tata pemerintahan dan akuntabilitas anggaran kesehatan dalam Universal Health Coverage yang akan direfleksikan pada resolusi IPU berikutnya (IPU ke-141) yang akan diselenggarakan di Belgard, Serbia pada 13-17 Oktober 2019 mendatang.

Pada kesempatan itu, Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam implementasi Hukum Kesehatan Internasional (IHR) melalui pencegahan, pendeteksian, dan respon kejadian yang mengancam kesehatan publik seperti pemberantasan flu yang menular (H5N1) dan penyediaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Delegasi Indonesia menjadi salah satu dari dua negara dalam forum tersebut yang mengusulkan pentingnya kesehatan mental agar dapat diintegrasikan pada resolusi IPU mengenai Achieving Universal Health Coverage by 2030. 

Tidak hanya itu, di ajang tersebut juga ada beberapa usulan delegasi Indonesia yang diterima dan mendapatkan apresiasi dalam komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan.

Salah satunya usulan terkait resolusi the role of fair and free trade and investment in achieving the SDGs especially regarding economic equality, Sustainable infrastructure, Industrialization, and innovation mengenai pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok marginal, serta menyerukan parlemen dunia untuk mendukung terciptanya enabling environment bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dengan perdagangan internasional.

Dalam sidang yang dihadiri oleh 800 anggota Parlemen dari 160 negara itu juga berkomitmen dalam pemberantasan terorisme dengan diadopsinya  resolusi yang mengutuk penggunaan tentara bayaran, foreign fighters, dan private military and security companies.

Kemudian dalam bidang ekonomi dan perdagangan, IPU mengadopsi resolusi mengenai peran perdagangan bebas dan adil dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal itu semata untuk mengedepankan pendekatan multilateral dalam perdagangan internasional dan memastikan perdagangan internasional dapat berkontribusi dalam pencapaian SDGs.

Selain itu, IPU juga menaruh perhatian besar mengenai isu perubahan iklim dan bencana siklon yang terjadi di Mozambique. Zimbabwe, dan Malawi. Melalui adopsi resolusi yang  mengajak komunitas internasional  untuk melakukan langkah nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak buruknya.(*)