TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan akan memerintahkan adanya penebalan pasukan di wilayah rawan konflik pada hari pencoblosan atau pemungutan suara tanggal 17 April mendatang.

Tito menyebut pihaknya telah membagi tempat pemungutan suara (TPS) ke dalam sejumlah kategori, seperti aman, rawan, dan sangat rawan. Adapun penebalan pasukan itu telah didasari berbagai analisis dan pemetaan.

"Untuk (TPS) yang aman, kriterianya di satu tempat didominasi oleh pendukung A atau B. Potensi (konfliknya) kecil. Jadi kekuatan yang dideploy standar," ujar Tito, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Pada daerah yang dikategorikan rawan, ia menjelaskan jika biasanya ditandai dengan imbangnya proporsi dukungan terhadap paslon ataupun caleg-caleg.

Sementara yang sangat rawan, kata dia, biasanya memiliki sejarah konflik, serta kerap bermunculan isu sensitif. Tito pun memastikan akan mempertebal pasukan dalam jumlah besar di wilayah yang seperti itu.

"Kita perkuat, pertebal dengan menambah pasukan. Ada juga kekuatan stand by," jelasnya.

Baca: Fahri Hamzah Berharap Umroh Jokowi dengan Niat Ibadah

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menyoroti daerah-daerah yang rawan menjadi titik kumpul massa. Menurutnya, daerah tersebut dapat memberikan tekanan intimidasi kepada warga yang akan berangkat ke TPS.

Nantinya, patroli gabungan akan diterjunkan menuju daerah yang memiliki kerawanan seperti itu ataupun daerah yang berisikan warga minoritas, hingga daerah yang mungkin mudah diprovokasi di daerah padat penduduk.

"Misalnya ada kumpulan massa yang bisa berikan tekanan intimidatif, kita waspadai dengan menambah kekuatan dan kekuatan stand by. Kita lakukan penebalan, patroli gabungan dan pos gabungan TNI-Polri di daerah yang rawan tertekan secara psikologis," pungkasnya.

Hadir dalam rapat itu Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis, Asops Kapolri Irjen Pol Rudy Sufahriadi, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Selain itu ada pula Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.