TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak telah usai dilaksanakan.

Kendati demikian, saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung hingga 22 Mei mendatang KPU akan mengumumkan hasil pemilu serentak ini.

Selama proses pemilu ini, penyelenggara pemilu telah bekerja semaksimal mungkin.

Disemua daerah, KPU dan Bawaslu terlihat all out dalam bekerja.

Menanggapi hal itu, Penguus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu.

Bagi PMII, menegakkan demokrasi dan menjalankan semua tahapan dalam pemilu bukanlah hal yang mudah.

Terbukti, dalam proses pemilu serentak ini banyak penyelenggra pemilu yang meninggal dunia dan jatuh sakit.

Hingga saat ini tercatat 90 anggota KPPS yang meninggal dunia. Kemudian 374 lainnya dalam keadaan sakit.

Duka ini tidak hanya dirasakan oleh penyeleggara pemilu. Namun pihak kepolisian juga merasakan hal yang sama.

Tercatat 15 anggota kepolisian yang gugur karena kelelahan menjalankan tanggung jawabnya dalam proses pemilu serentak ini.

"Keluarga besar PMII turut berbelasungkawa atas duka yang menimpa penyelenggara pemilu khususnya KPPS, dan juga aparat kepolisian yang harus gugur dalam menjalankan tugas kepemiluan ini," ucap Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang.

Baca: KPU Usul Pemilu Serentak Selanjutnya Dibagi Jadi Dua Jenis

Selain itu, Agus juga mengimbau kepada semua pihak agar tetap menjaga persatuan.

Berbeda pilihan dalam pemilu adalah hal yang biasa. Namun sebagai sesama anak bangsa harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.

"Dengan menjaga persatuan, berarti kita telah menjaga NKRI ini. Kita tidak boleh terpecah belah atas dasar kepentingan apapun," sambungnya.

Karena itu, dia meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang sekiranya ingin memecahbelah bangsa.

"Aparat pengak hukum tidak usah ragu-ragu. Jika ada potensi yang mengarah kepada disintgrasi, maka segera ditindak. Kami siap mendukung," tegasnya.

Dia juga menyinggung terkait adanya wacana people poewer.

Menurutnya, people power ini sebaiknya jangan dilakukan. Sebab, hal tersebut justru akan memunculkan potensi chaos sesama anak bangsa.

Dia menyaranakan, jika ada hal yang dianggap janggal selama proses pemilu ini, lebih baik menggunakan jalur konstitusional.

"Di NKRI ini setiap persoalan ada mekanisme hukum yang mengaturnya. Jadi lebih baik kita gunakan mekanisme hukum itu. Jangan melakukam hal-hal yang berpotensi membuat situasi bangsa menjadi tidak kondusif," pungkasnya.