Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hembusan isu kecurangan pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif bukanlah isu baru. Tetapi, itu adalah isu basi pada pilpres 2014 lalu yang coba digoreng kembali.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi menilai, isu basi itu di coba untuk disajikan kembali pada pilpres 2019 ini. Tatapi, finishing touch juru masak kali ini memang terkesan seperti ingin keluar daripada jalur kewajaran.

"justru terlihat seperti seseorang yang sudah sangat haus kekuasaan sesaat yang sesat jalannya," kata Haidar Alwi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca: Jokowi di Ambang Rekor, Jika Menang Lagi Maka Jadi Jawara 5 Kali Pemilu

Baca: Berhonor Rp 500 Ribu Sudah Ada 90 Yang Meninggal, Begini Beratnya Jadi Petugas KPPS

Haidar pun menyebut, jika individu atau suatu kelompok yang terdiri dari manusia normal mengatakan bahwa kecurangan pilpres secara terstruktur.

Maka, individu atau kelompok tersebut harus mampu membuktikan secara hukum bahwa dari level RT, RW, lurah, camat dan seterusnya sampai dengan kepala pemerintahan telibat semua sebagai satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari struktur paling bawah hingga high level.

"Tetapi, kalau tidak mampu membuktikan lebih baik jangan menghembuskannya. Karena, itu sama saja sudah memfitnah," jelasnya.

Selain itu, issue kecurangan sistematis harus mampu diungkap adalah skema secara terencana yang dimaksud itu memang benar-benar ada faktanya.

Issue kecurangan secara masif, lanjut Haidar, agak aneh kalau  selisihnya hanya 10 sampai dengan 30 persen bisa dikatakan dengan penuh percaya diri sebagai kecurangan secara masif.

Baca: Sudah 119 Petugas KPPS dan 15 Polisi Meninggal, Bagaimana Dengan Penyelenggaraan Pemilu ke Depan?

"Jika kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif itu tidak mampu diungkap faktanya oleh individu atau suatu kelompok. Maka, itu sama saja halusinasi manusia yang perlu perawatan atau penanganan khusus masalah kejiwaan dan mental," papar Haidar.

Haidar juga mengatakan, segala sesuatu masalah beraroma hukum seperti sengketa hasil pilpres sudah ada procedures & mechanisms yang harus dilakukan sesuai corridor hukum yang berlaku.

"hukum itu sifatnya memaksa. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya taat dengan  hukum di republik ini," pungkasnya.