KPU RI diminta mengoptimalkan pelayanan pengunggahan data hasil pemilu legislatif secara daring melalui Sistem Informasi Pemungutan dan Penghitungan Suara (Situng).

Sehingga dapat menjadi instrumen pembanding dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas rekapitulasi suara yang berlangsung, khususnya bagi pengawalan suara caleg perempuan.

Bawaslu RI dan jajarannya harus bertindak tegas terhadap upaya pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan dan/atau manipulasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.

Termasuk bila terjadi praktik jual beli suara, misalnya antara oknum penyelenggara pemilu dengan caleg tertentu, caleg yang perolehan suaranya sedikit dengan caleg lain, dan sebagainya.

Terakhir, mendorong organisasi perempuan di daerah-daerah untuk ikut aktif memantau perolehan suara caleg perempuan di daerahnya termasuk mencatat kecurangan-kecurangan yang merugikan perolehan suara caleg perempuan.

Representasi politik perempuan di lembaga legislatif sejak diberlakukannya kebijakan afirmatif pada Pemilu 2004 hingga saat ini, masih rendah.

Padahal pencalonan perempuan sudah melebihi angka minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, seperti pada Pemilu 2019 sudah mencapai 40,08 persen pencalonan perempuan untuk DPR RI.

Baca: Tahun 2014 Nyaris Jual Ginjal Karena Terlilit Utang, Caleg Ini Diprediksi Lolos Bareng Istri

Namun realitanya keterpilihan caleg perempuan memiliki kesenjangan yang lebar dengan pencalonannya. Misalnya pada Pemilu 2014, pencalonan perempuan mencapai 37 persen.

Sedangkan keterpilihan perempuan di DPR hanya 17 persen.