TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI, Viryan Aziz berharap ratusan petugas penyelenggara Pemilu yang tertimpa musibah bahkan hingga meninggal dunia, tak lagi terulang di Pemilu berikutnya.

Negara, kata dia, perlu menghadirkan sistem yang dapat mengurangi beban berat mereka.

Ia mengusulkan tiga opsi sistem yang diharapkan bisa lebih meringankan pekerjaan para penyelenggara Pemilu.

Yakni penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu seperti e-voting, e-counting dan e-rekap.

"Opsinya ada tiga. Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu, pertama e-voting, kedua e-counting, ketiga e-rekap," kata Viryan di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019) malam.

Baca: KPU: Pemilu Serentak dengan Lima Kotak Suara Cukup Sekali Saja, Jangan Lagi Dilaksanakan

Pada opsi sistem e-voting, pemungutan surat suara Pemilu memakai perangkat elektronik.

Keterlibatan petugas di TPS cukup minim dalam sistem ini.

Sementara usulan opsi sistem e-counting dimaknai pemungutan suara tetap menggunakan surat suara fisik.

Namun para petugas di TPS hanya sebatas bekerja pada tahap pemungutan suara saja.

Setelahnya, proses penghitungan surat suara dilakukan secara elektronik.

"Jadi, e-counting menghitung secara elektronik," jelas Viryan.

Sedangkan opsi terakhir yakni sistem e-rekap.

Mengandung pengertian, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tetap dilakukan seperti biasa.

Namun ketika proses rekapitulasi surat suara sudah masuk di tingkat Kecamatan, maka sistem ini baru bisa diterapkan.

Dengan kata lain, rekapitulasi suara yang sebelumnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat diganti memakai alat atau mesin elektronik.

"Rekapnya yang sekarang di PPK, kalau dengan pendekatan e-rekap, dia tidak lagi oleh PPK, tetapi lewat alat (mesin)," ungkap dia.

Meski mengusulkan tiga opsi sistem tersebut, Viryan menyerahkan segala keputusannya ke para pejabat pembuat Undang-Undang.

Tapi hal yang ditekankan Viryan dan agar jadi perhatian anggota parlemen, bahwa mekanisme penggunaan sistem e-counting boleh dipertimbangkan mengingat banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang terkena musibah.

"Namun, ini sepenuhnya bergantung pada pembuat UU. Patut untuk dipertimbangkan menggunakan mekanisme e-counting," pungkasnya.