TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Politik Leo Agustino menilai terlalu berlebihan jika menghendaki pembentukan Pansus kecurangan Pemilu di DPR RI.

Leo Agustino menegaskan, sistem kepemiluan di Indonesia— dalam sistem politik— sebenarnya sudah mengupayakan pencegahan kecurangan Pemilu.

"Saya pikir terlalu berlebihan jika menghendaki pembentukan Pansus kecurangan Pemilu," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Kamis (25/4/2019).

Ini menanggapi usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon membentuk Pansus kecurangan Pemilu 2019 karena menilai banyaknya kecurangan terjadi.

Sistem pemilu di Indonesia, dia menjelaskan sudah memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dapat mengadukannya ke Bawaslu.

"Malah kita punya DKPP yang mengawasi penyelenggara Pemilu lain. Bukan hanya itu. Kecurangan seharusnya selesai di tingkat terbawah karena perselisihan atau kecurangan bisa dilaporkan pada saat ditemukan kecurangannya," jelasnya.

Ditambah lagi kata dia, pengawas pemilu bukan hanya dari dalam negeri.

Baca: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan, Golkar: Kok Kebelet Amat

Dari negara-negara lain pun ikut mengawasi sehingga kalau ada kecurangan, maka negara-negara yang memantau penelenggaraan Pemilu 2019 tidak akan tinggal diam.

Karena itu dia menilai terlalu berlebihan, jika ingin membentuk Pansus khusus mengenai kecurangan pemilu di DPR RI.

Jadi, dia mengajak semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu yang bisa melakukan checks and balances di antara penyelenggara.

"Jangan melulu mendeskreditkan dan mendelegitimasi penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Karena dia tegaskan, sulit bagi pemerintah demokratis melakukan kecurangan yang masif dan terstruktur. Terlalu riskan dan memalukan apabila pemerintah berkuasa melakukan itu.

"Apalagi pemerintah petahana selalu menggembar-gemborkan kejujuran dan demokratikan pelaksanaan Pemilu," tegasnya.

Baca: Sandiaga Rela Batalkan Semua Jadwal Demi Bertemu Ma’ruf Amin

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyak kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.(*)