TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain Pansus, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga setuju dengan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu.

Hanya saja yang penting menurut Hidayat pembentukan TPF harus menghasilkan solusi.

"Kalau pun nanti tim pencari fakta yang penting ujungnya ini harus ada solusi. jangan sampai ini kemudian malah menjadi polemik baru dengan pansus maupun TPF yang tidak menyelesaikan masalah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Namun menurut hidayat harus dipih salah satu diantara Pansus atau TPF untuk menyelidiki kecurangan Pemilu.

Keduanya tidak bisa dijalankan bersamaan karena akan menimbulkan polemik baru. Misalnya perbedaan temuan di lapangan.

"Kalau ambil satu ya satu. Kalau itu nanti akan menghadirkan kontroversi yang baru. Nanti TPF menemukan fakta Z, dan Pansus menemukan fakta X, berantem lagi. Akhirnya engga selesai lagi," katanya.

Hidayat sendiri lebih setuju pembentukan Pansus ketimbang TPF. Karena Pansus nanti juga akan menggali sejumlah fakta. Pansus juga tidak hanya akan melibatkan DPR melainkan juga pihak-pihak eksternal.

Baca: Deklarasi Kemenangan Amien Rais, TKN: Jangan Mengigau Terus

"Jadi pansus diperluas begitu ya. Di dalamnya menjadi ada TPF sudah masuk disitu," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Johnny Plate menilai pembentukan Pansus kecurangan Pemilu sangat tidak dibutuhkan. Karena Johnny mengaku masih belum paham tujuan pembentukan Pansus tersebut.

"Tim pencari fakta, fakta apa yang mau dicari. kalau ada kesalahan terkait dengan fakta kan sudah disampaikan tadi ada mekanismen penyelesaian sengketanya," kata Johnny kamis kemarin.

Sekjen NasDem tersebut tidak sepakat bila terjadi kecurangan dalam Pemilu Presiden 2019 yang sifatnya Terstruktur Sistematis, dan masif. Penyelenggara Pemilu sudahmenjaga agar Pemilu berlangsung jujur dan adil sehingga menghasilkan Pemilu yang memiliki legitimasi yang tinggi.