TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut hingga era saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Jokowi.

Baca: Ini Saran Para Ahli Terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

Diketahui, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.

Baca: Ini Kata Anies soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, perlu persiapan matang untuk memindahkan ibu kota.

"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.

"Saya meyakini, Isya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," sambung Jokowi.

Menurut Jokowi, beberapa negara sudah melakukan antisipasi perkembangan yang akan terjadi dimasa depan dengan memindahkan pusat pemerintahannya, seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Khazakstan, dan lain-lainnya.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis," papar Jokowi.

Penjelasan Bappenas