TRIBUNNEWS.COM -Wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta kembali dipebincangkan juga dirapatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menterinya.

Dalam rapat terbatas tindak anjut pemindahan ibu kota yang digelar di kantor presiden, Jakarta, pada Senin (29/4/2019) itu, Jokowi mengungkap perlunya persiapan matang untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia.

Jokowi bahkan mencontohkan negara-negara yang sudah mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi di masa depan dengan memindahkan pusat pemerintahan, termasuk Malaysia.

Indonesia pun bisa belajar dari negara-negara yang memindahkan ibu kotanya dengan persiapan matang hingga pertimbangan berbagai aspek.

"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.

"Saya meyakini, Insya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," sambung Jokowi diberitakan Tribunnews.com.

Baca: Airlangga Optimis Iklim Politik Stabil Setelah KPU Tetapkan Pasangan Pilpres 2019-2024

Menurut Jokowi, beberapa negara sudah melakukan antisipasi perkembangan yang akan terjadi dimasa depan dengan memindahkan pusat pemerintahannya,

Di antaranya seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Khazakstan, dan lain-lainnya.

"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang," [a[ar Presiden Jokowi.

"DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis," papar Jokowi.

Baca: TERKINI Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo per Hari Ini pukul 16.30 WIB, Data Masuk 51.9%

Belajar dari Malaysia

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi mengatakan Pemerintah RI bisa belajar dari Malaysia soal pemindahan pusat pemerintahan.

"Kita bisa belajar dari Malaysia dalam penyiapan wilayah Putrajaya sebagai pusat pemerintahan mereka," kata pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi kepada KompasProperti, Rabu (5/7/2017).

Tahun 1999 lalu, Pemerintah Malaysia berhasil memindahkan pusat pemerintahan mereka dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Tekan kemacetan

Pemindahan tersebut berhasil menekan tingkat kemacetan di Kuala Lumpur yang saat itu sedang menjadi pusat pertumbuhan infrastruktur.

Menurut Adi, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, diperlukan infrastruktur dasar yang cukup, mulai dari jaringan jalan yang representatif, kesiapan air bersih dan pasokan listrik yang memadai.

Salah utama persoalan dasar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan yaitu ketersediaan air bersih. Karena itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan persoalan ini secara serius sebelum pemindahan itu direalisasikan.

"Sebagaimana Putrajaya dulu, enggak tanggung-tanggung ada instalasi tradisional seperti sumur bor, tetapi juga ada instalai modern pengelolaan air," kata dia.

"Baik itu air limbah, air hujan, maupun air sungai yang diolah sedemikian rupa menjadi air baku," lanjut dia.

Sementara itu, untuk menunjang pasokan listrik, ia menyarankan, agar pemerintah membangun power plant baru. Dengan demikian, pasokan listrik dapat terjaga dan memadai.

Baca: Presiden Jokowi Memutuskan Memindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Inikah 3 Kota Alternatifnya?

Seperti diberitakan,Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.

Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Seno Tri Sulistiyono, Kompas.com/Dani Prabowo)