TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo memastikan belum ada langkah formal terkait manuver Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bara Hasibuan.

"Tapi sebagai anggota Wanhor PAN, bisa saya sampaikan bahwa sudah ada pembahasan informal mengenai sanksi kepada Bara. Apa yang dilakukan Bara itu mempermalukan PAN di hadapan semua pihak. Dalam koalisi pak Prabowo, PAN bisa dicurigai berkhianat," ungkap Dradjad, Selasa (30/4/2019).

"Dalam koalisi pak Jokowi, PAN dianggap oportunis. Rakyat pun banyak yang menganggap PAN itu plin plan. Sudah mempermalukan PAN, Bara itu sebenarnya caleg gagal. Dia pernah keluar dari PAN dan nyaleg melalui PKB di Sumut. Dia gagal," ungkap Dradjad.

Di tahun 2014, Dradjad melanjutkan Bara Hasibuan menjadi caleg dari PAN di Sulut dan gagal. "Dia hanya bisa masuk DPR melalui PAW karena PAN mengusung anggota DPR yang terpilih, yaitu Yasti S Mokoagow, menjadi Bupati Bolaang Mongondow. Di DPR pun Bara tidak banyak “berbunyi” soal kebijakan energi dan sebagainya," sindir Dradjad.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak kali ini, Dradjad yakin Bara Hasibuan kalah dalam pertarungan di dapilnya, Sulawesi Utara. Kalah dari caleg PAN yang lain, yaitu Ayub Albugis.

Baca: Kasasi Jaksa Ditolak, Mahkamah Agung Vonis Bebas Dahlan Iskan

"Silakan kalau pers senang memberitakan manuver caleg gagal dan anggota DPR yang tidak banyak berbunyi. Bahwa benar bahwa Bara adalah salah satu pendiri PAN. Tapi dia juga pernah pindah partai dan nyaleg dari PKB," kata Dradjad.

Usai diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019), Bara Hasibuan merespon terkait petisi sejumlah kader yang mendesarnya agar mundur dari posisi partai. Petisi itu muncul lantaran Bara mengelurkan peryataan soal dukungan untuk Jokowi-Kiai Maruf Amin.

Padahal, PAN merupakan parpol pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Bara yakin tidak ada yang salah dari pernyataannya itu. Ia meyakini apa yang disampaikan, demi kepentingan partai. Ia lantas meminta, kader yang membuat petisi supaya belajar sejarah partai.

Baca: Pendiri Ayo Jaga TPS Keluhkan Datanya Diretas, Ini Penjelasan Telkomsel

"Jadi saya meminta kepada mereka yang meminta saya untuk dipecatnya untuk belajar dulu sejarah," ujar Bara.

Meski muncul petisi itu, Bara mengaku belum ada teguran dari internal partai. Dewan Kehormatan PAN pun tak mengirimkan surat kepada dirinya. "Belum ada sama sekali, surat pun belum ada. Itu hanya petisi yang beredar yang saya liat," ungkap Bara.

"Saya tidak pernah secara aktif ikut kegiatan kampanye pak Jokowi saya tidak ikut terlibat, tidak menjadi anggota dari tim kampanye nasional Jokowi-Kiai Maruf. Saya hanya menyodorkan apa yang menjadi perasaan saya," jelas Bara.