Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa disambut baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasalnya, DKI Jakarta sudah tak ramah lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Kemacetan dan banjir menjadi faktor penyumbang utama kerugian ekonomi.

"PKB mendukung penuh rencana tersebut. Apalagi dalam catatan Bappenas kerugian ekonomi akibat banjir dan kemacetan mendekati Rp100 triliun," ucap Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (30/4/2019).

Jazil sapaan akrab Jazilul Fawaid menuturkan,50 persen wilayah Jakarta masuk kategori rawan banjir atau memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan.

Idealnya, kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan.

"Belum kita bicara 0soal penurunan permukaan air tanah di utara Jakarta sudah mencapai rata-rata 7,5 sentimeter per tahun. Permukaaan tanah di Jakarta sudah turun sampai 60 sentimeter pada 1989-2007," jelasnya.

Jazil menegaskan, tidak ada alasan bagi PKB menolak wacana brelian tersebut.

Jangan lupa, lanjut dia, DKI Jakarta kini sudah menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan tinggi.

Yang artinya, terlalu banyak implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan padatnya penduduk.

"Keberadaan wilayah kumuh, banjir, kesenjangan semakin sulit ditangani dengan berkumpulnya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia."

"Kita harus berani memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi agar daearah lain juga bisa maju dan terjadi pemerataan ekomi," katanya.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu mengingatkan bahwa wacana pemindahan ibu kota bukan lah hal baru, sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

Dan, wacana tersebut didukung penuh basis riset dan keilmuan.

"Bedanya, Presiden Jokowi lah yang memiliki kemauan dan niat kuat untuk midahkan ibu kota agar terjadi pemerataan ekonomi. Sekali lagi saya katakan, PKB mendukung penuh rencana tersebut," pungkasnya.