TRIBUNNEWS.COM - Pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, atas aksi kekerasan yang terjadi terhadap 26 narapidana, dinilai tak akan menyelesaikan masalah.

Pasalnya, selama ini setiap masalah yang ada di pemasyarakatan jabatan itulah yang selalu di korbankan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, dari setiap ada kejadian di lapas, yang harusnya bertanggung jawab adalah pimpinanya.

Namun meski diganti, kedepannya pasti akan muncul masalah baru dan tak ada permasalahan yang terpecahkan.

"Kalau menurut saya selalu yang dipersalahkan itu kalapas. Setiap ada kejadian kalapas selalu di copot, nantinya bila ada masalah, seperti itu lagi penyelesaiannya," katanya, saat di konfirmasi, Jumat (3/5/2019).C

Menurut Trubus, selama ini pimpinan di Dirjen Pemasyarakatan lupa bahwa kalapas juga nerupakan karyawan, dia terikat dengan peraturan yang ada diatasnya.

Sehingga, bila ingin melakukan perubahan, Kemenkumham harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

"Jadi digantinya itu semua. Sehingga kalau hanya kalapas, kasubdit, itu tidak akan berpengaruh karena itu sudah menjadi budaya di mereka," ujarnya.

Trubus menilai, kalau memang mau membenahi pemasyarakatan harus menyeluruh dan komperhensif.

Bukan seperti sekarang ini yang dinilainya parsial dimana selalu karyawan yang bersalah dikasih sangsi.

"Makanya saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lapas terus menurun. Pasalnya, yang kita saat ini lihat adalah muncul masalah baru, coba saja dua tiga bulan pasti muncul masalah lagi," katanya.

Atas masalah yang terus terjadi ini, Trubus menyebut upaya revitalisasi yang selama ini digadang-gadang tak akan berhasil.

Revitalisasi disebutnya hanya sebuah jargon dan hal itu hanya paradigma yang disampaikan sejak lama.

"Karena dalam prakteknya, napi masih ada yang disiksa, ada yang bisa beli kamar, dan bandar bisa mengendalikan peredaran narkotika," tegasnya.

Meski selama ini dirjen PAS sering mengucapkan revitalisasi, Trubus belum pernah melihat out pun dari pernyataan tersebut. Pasalnya, yang terjadi saat ini pelanggaran terus ada dan berlangsung berulang-ulang.

"Sampai saat ini publik melihat dan menyoroti terus, jangan sampai nantinya keluar ungkapan dari publik yang menyebut dirjen PAS lemah dalam menangani lapas," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video petugas sipir lembaga Pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, menganiaya narapidana menjadi viral di media sosial. Petugas memperlakukan warga binaan dengan kejam karena mendapat perlakuan pemukulan, diseret, ditendang, disabet dan bahkan ditenteng layaknya binatang.

Di video berdurasi 01:22 menit itu terlihat perlakuan kasar yang dilakukan para sipir dari tim khusus pemasyarakatan, ke narapidana yang akan dipindakan. Dengan tangan dan kaki di borgol napi diminta untuk jalan jongkok menuju kapal penyebrangan. Atas aksi itu, kalapas Nusakambangan HM langsung di nonaktifkan.

Baca Selengkapnya