TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Riset independen terhadap  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diseluruh Indonesia,  yang menunjukkan soliditas dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan 93,2% yang diungkapkan KPM PKH terhadap pelaksanaan program tersebut dan dampak positif yang dapat dinikmati KPM.  

Hasil riset operasional dan dampak PKH pada penerima menunjukan telah terjadinya perubahan perilaku positif pada penerima PKH terkait kesehatan, pendidikan dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi. 

Riset independen telah dilaksanakan sejak awal tahun 2019 oleh Microsave Consulting, dengan koordinasi dari mitra kerja The Foundation,  Inke Maris & Associates.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM PKH menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM tersebut.

Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana ketentuan yang disyaratkan pemerintah.

“Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (02/05/2019).

Baca: Sekjen Kemensos Optimis RUU Peksos Selesai Dibahas DPR September 2019

Hasil riset menyatakan juga, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos. 

Penggunaan dana bansos, seperti dalam riset tersebut disebutkan, 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstra kurikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Di bidang kesehatan, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB, sementara hanya 26 persen Non KPM PKH yang menggunakan KB.

Di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.

Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos.

Baca: Empat Fakta Tarmiadi Bunuh Saudaranya yang akan Menikahi Mantan Istri Pelaku di Bandar Lampung

Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,3 persen.

Sementara itu, 86 persen KPM mengaku baru pertama kali memiliki rekening bank terdorong dari program bansos tersebut.

“Bagi 86 persen KPK PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17 persen KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya," katanya.

Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal sehingga secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka, melalui kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan keuangan lainnya.

Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati mengatakan, temuan riset dapat memberi gambaran terhadap pelaksanaan program PKHterutama setelah diberlakukannya digitalisasi PKH di tahun 2017 dan memberi masukan terhadap  penyempurnaan penyaluran bansos.

"Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM. Sementara KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank," katanya.

 Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan.

“Untuk mendorong inklusi keuangan, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung," katanya.

Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP.

Baca: Tak Dapat Cuti Panjang, Alasan Miljan Radovic Mundur dari Persib

Bill & Melinda Gates Foundation  adalah Yayasan amal yang didirikan oleh Bill Gates – pendiri dan pemilik Microsoft - bersama istrinya,  dengan tujuan utama  untuk mengentaskan kemiskinan secara global dan membantu di  banyak negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Riset didanai oleh The Foundation,  namun temuan dan kesimpulan Riset adalah tanggung jawab pelaksana.

Riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Untuk keperluan analisis data, riset  dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Tujuan dari riset tersebut adalah mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM  serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial .