Kerjasama antara Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation membuahkan hasil survei independen terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diseluruh Indonesia, yang menunjukkan soliditas dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan 93,2% yang diungkapkan KPM PKH terhadap pelaksanaan program tersebut dan dampak positif yang dapat dinikmati KPM.

Survei independen telah dilaksanakan sejak awal tahun 2019 oleh Microsave Consulting, dengan koordinasi dari mitra kerja The Foundation,  Inke Maris & Associates.

Survei quantitatif dan qualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Tujuan dari survei tersebut adalah mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM  serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial .

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “tingkat kepuasan KPM PKH yang mencapai 93,2 persen terhadap pelaksanaan program tersebut menunjukkan korelasi yang positif dengan manfaat penggunaan dana bansos PKH dari KPM tersebut. Hal ini merefleksikan program bansos PKH yang menyasar KPM tersebut diterima dengan baik dan penggunaannya sesuai sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," ujarnya.

“Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (02/05/2019).

Hasil survei menyatakan juga, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos. 

Sementara itu, penggunaan dana bansos, seperti dalam survei tersebut disebutkan, 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya trasportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakurikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Di bidang kesehatan, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB, sementara hanya 26 persen Non KPM PKH yang menggunakan KB.

Di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.

Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan Agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,3 persen.